DPR Akan Tes Corona, Buruh Sebut Elite Egois

Senin, 23 Maret 2020 23:49 WIB

Alat tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dan sejumlah arti hasilnya seusai tes darah seorang ODP di Bogor, Ahad, 22 Maret 2020. Rapid tes ini menggunakan sampel darah dari orang yang menunjukkan gejala virus corona. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik Jumisih mengkritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan melakukan tes Corona atau Covid 19.

Dia menilai para pimpinan dan anggota DPR tersebut egois.

"Elite politik jangan egois! Anggota Dewan tidak selayaknya menggunakan keistimewaan posisi untuk aman dari Corona, sedangkan jutaan rakyat yang tidak bisa reses harus menanggung Corona dengan keselamatan jiwa dan keamanan ekonominya," kata Jumisih dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Marer 2020.

Menurut dia, anggota Dewan memang perlu diperiksa kesehatannya, tapi seharusnya tidak lebih penting dibanding memeriksa pabrik, kawasan industri dan pemukiman buruh yang padat.

Pemerintah, menurut dia, mestinya tahu bahwa di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jutaan buruh padat karya adalah penopang ekonomi dan paling berisiko terjangkit virus Corona.

Setiap hari, dalam waktu panjang, buruh padat karya yang mayoritas perempuan ini terus berimpitan dan bekerja tanpa alat perlindungan diri yang mencukupi. Tapi, dia melihat, belum juga dibuat program pemerintah untuk tenaga kesehatan mendatangi ke pabrik-pabrik dan kawasan industri.

Anggota DPR dan keluarganya bakal menjalani rapid test Covid-19 menggunakan alat yang didatangkan dari Wuhan, Cina. Menurut informasi, pengujian Corona ini merupakan salah satu poin keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR yang berlangsung pada Jumat, 20 Maret 2020.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapid test akan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal DPR berunding matang dengan rumah sakit-rumah sakit yang menyediakan layanan merawat pasien positif terpapar virus Corona.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya