TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri akan membahas rencana pembatalan mudik gratis untuk masa angkutan Lebaran 2020 bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.
"Akan dibuat rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi terkait rencana mudik 2020. Kementerian dan lembaga terkait sudah membahas teknis untuk berbagai opsi," ujar Jodi kepada Tempo, Senin, 23 Maret 2020.
Selain merembuk pembatalan mudik gratis, pemerintah bakal membahas rencana pelaksanaan mudik secara keseluruhan. Menurut Jodi, dalam satu hingga dua hari mendatang, pemerintah sudah akan menetapkan keputusan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi sebelumnya menyatakan pembatalan program mudik gratis ini telah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta. “Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif belakangan, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat," tuturnya.
Budi Setiyadi menerangkan, pemerintah tengah berupaya untuk menekan mobilisasi atau pergerakan masyarakat demi meminimalisasi penyebaran virus corona. Ia berharap masyarakat mengerti terhadap kebijakan itu.
Selain membatalkan mudik gratis, Budi Setiyadi berharap masyarakat menangguhkan rencana perjalanan pulang kampungnya. Sebab, aktvitas mudik yang kerap melibatkan banyak orang ini berpotensi menjadi sarana penyebaran virus ke sejumlah daerah.
"Ini akan membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas. Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus-menerus,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang masa tanggap darurat virus corona. Masa tanggap darurat berlaku hingga 29 Mei 2020 atau setelah Idul Fitri berlangsung.
