TEMPO Interaktif, Jakarta:Importir asing selama Januari 2003 ini belum menunjukkan banyak minat untuk membeli kayu lapis Indonesia. "Mungkin dikarenakan stok atau persediaan produk tersebut di pasar internasional masih banyak," ujar Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), Sudradjad DP dalam keterangan persnya yang diterima oleh Tempo News Room, Senin (20/01). Selain itu, kata Sudradjad, keengganan importer asing membeli kayu lapis produk Indonesia ini kemungkinan juga disebabkan oleh kondisi dalam negeri yang dinilai belum cukup kondusif untuk melaksanakan perdagangan internasional. Sudradjad menerangkan kalaupun ada importir yang mengajukan penawaran, maka para importir ini akan berusaha menekan harga penawarannya. Biasanya, kata dia, mereka akan menekan harga dengan meminta potongan sebesar 20 dolar AS per meter kubik. Dengan penawaran seperti ini harga jual kayu lapis nasional menjadi rendah dengan nilai sebesar 210 dolar per meter kubik. Dengan menurunnya minat importer asing terhadap kayu lapis Indonesia dan anjloknya nilai kapsitas produksi, MPI memperkirakan devisa yang bisa dihasilkan dari produk kayu hanya sekitar 1,5 miliar dolar AS. Ditambah, tahun ini pemerintah hanya memberikan jatah penebangan kayu sebanyak 6,8 juta meter kubik, atau turun sekitar 50 persen dibanding tahun 2002 yang mencapai 12-15 juta meter kubik. Sudradjad mengatakan, upaya pemerintah mendongkrak harga kayu dan produk kayu nasional melalui penurunan jatah tebangan tidak akan banyak hasilnya selama penebangan liar dan penyelundupan berjalan terus seperti saat ini. Apalagi, dengan adanya penurunan bea masuk menjadi maksimal lima persen pada era Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ini akan mendorong masuknya produk kayu murah dari negara tetangga yang memperoleh pasokan bahan baku dari kayu selundupan. Dalam keterangannya MPI, juga meminta agar peraturan daerah yang membebani harga bahan baku sampai 35 dolar per meter kubik lebih ditertibkan karena mengurangi daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional. Selain itu MPI berharap agar Departemen Kehutanan bisa bersikap bijaksana dengan tidak terlalu kaku dalam kebijakan jatah tebangan. Menurut Sudrajad, jika satu industri menunjukkan kinerja yang bagus dan dapat memenuhi ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Departemen Kehutanan hendaknya bersikap fleksibel dengan bersedia menambah jatah tebangan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan demikian, tegasnya, industri dalam negeri akan terangsang untuk memproduksi kayu lapis dan produk kayu lain dengan lebih efisien dan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan pemerintah. MPI juga menyambut baik adanya operasi pemberantasan penebangan liar dan penyelundupan. Operasi ini sendiri diketahui akan dilakukan Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Mabes TNI. Menurut Sudradjad, jika penebangan liar dan penyelundupan ini bisa diberantas sekitar 50 persen saja maka harga kayu akan kembali membaik. Namun MPI mempermasalahkan upaya pemberantasan yang akan dilakukan di kawasan perairan dan perbatasan. Padahal, menurut dia, penebangan dan penjarahan itu terjadi di dalam hutan dan bukan di perairan dan perbatasan. "Sebab pohon yang sudah terlanjur ditebang tidak mungkin dapat ditegakkan lagi," katanya. Sudradjad mengatakan rencana penenggelaman kapal yang menyelundupkan kayu sebagai upaya membasmi penyelundupan dinilai bisa berbuntut panjang. Hal ini disebabkan pemilik kapal bisa mengajukan klaim atas perusakan kapal itu. Menurutnya, langkah memberantas penebangan liar dan penyelundupan dapat dengan mudah dilaksanakan pemerintah dengan cara menyingkirkan traktor tanpa izin dan gelap serta tenaga kerja asing yang tidak jelas pekerjaannya. Selain itu, pemerintah dapat dengan mudah dapat mengecek surat izin, tujuan traktor serta blok penebangan maupun mencocokkan jumlah traktor dengan jatah tebangan di RKT.(Dewi Retno-Tempo News Room)