Luhut: Pemerintah Beri Tax Holiday Industri di Indonesia Timur

Kamis, 5 Maret 2020 17:58 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan memberikan tax allowance dan tax holiday, bagi pelaku industri di Indonesia Bagian Timur. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan tol laut, untuk menekan disparitas harga.

"Akan diberikan tax allowance dan tax holiday lebih panjang kepada industri-industri yang dibangun di Indonesia Timur, sehingga bisa jangan terlalu banyak Jawa diangkut ke sana lagi karena cost," kata Luhut usai Rapat Terbatas terkait optimalsasi tol laut, di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2020.

Luhut mengatakan dalam ratas itu, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan tax allowance dan tax holiday akan diberikan kepada industri yang dibangun di Indonesia Timur. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengiriman barang dari Indonesia Barat. "Tahun ini, Subsidi untuk itu dikeluarkan kira-kira Rp 400-an miliar, untuk memberikan subsidi tadi," kata Luhut.

Luhut mengatakan subsidinya ini tak hanya dari port ke port semata. Subsidi akan sampai langsung kepada ke penerima. Terakhir, pemerintah juga akan menumpas monopoli dalam distribusi barang.

"Nanti yang menjadi agen melakukan distribusi barang gak hanya 1, paling engga 2-3 (perusahaan). Dengan demikian tidak ada monopoli dari satu perusahaan," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas akselerasi program tol laut di Kantor Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Maret 2020. Dalam pembukaannya, Jokowi mengingatkan tujuan awal keberadaan tol laut, untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah, antarpulau, dan antardaerah.

Advertising
Advertising

"Namun saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal," kata Jokowi.

Ia mencontohkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, masih mahal. Justru dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok, ataupun Jakarta ke Shanghai, biayanya lebih kecil.

Ia mengatakan disparitas harga antarwilayah harus bisa ditekan, sesuai tujuan awal keberadaan tol laut tersebut. Ia meminta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif.

Selain itu Jokowi juga mengaku dapat laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang." Ini semuanya coba dilihat kembali," kata Jokowi.

Berita terkait

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

7 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya