TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rizal Calvary Marimbo mengatakan investor Cina dan Jepang akan bersaing ketat untuk masuk ke Indonesia di masa mendatang.

Rizal dalam keterangan di Jakarta, Senin, 2 Maret 2020, mengatakan mempertahankan Jepang sebagai salah satu investor terkemuka di Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, persaingan antar negara dalam merebut investor Jepang juga berjalan sangat ketat.

"Banyak negara membuka karpet merah bagi investor dengan memperbaiki diri secepat mungkin. Dulu kita masih rangking teratas sebagai negara tujuan investasi Jepang. Sekarang tidak lagi. Kita mungkin sudah digeser Vietnam dan Thailand," katanya.

Di sisi lain, negara asal investor yang masuk ke Indonesia juga kian kuat persaingannya. Salah satu negara yang bakal menjadi pesaing kuat Jepang adalah Cina.

"Fenomena Cina ini saya kira akan menjadi cacatan teman-teman kita di IIPC BKPM Tokyo. Bahwa Jepang mendapatkan lawan yang tangguh ke depan," katanya.

Indonesia Investment Promotion Center Badan Koordinasi Penanaman Modal (IIPC BKPM) di Tokyo, Jepang melaporkan realisasi investasi Jepang ke Indonesia 2014-2019 mencapai US$ 25,2 miliar atau senilai Rp 365,4 triliun.

Dengan akumulasi tersebut, dalam periode 2014-2019, investasi Jepang selalu bertengger di posisi kedua terbesar setelah Singapura.

Namun, untuk pertama kalinya, Cina merebut posisi negara kedua terbesar yang berinvestasi di Indonesia, mendahului Jepang yang saat ini menempati posisi ketiga pada 2019.

Cina tercatat menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai US$ 4,7 miliar pada 2019. Sedangkan Jepang tercatat menanamkan investasi dengan nilai US$ 4,3 miliar.

ANTARA

Sedangkan untuk peringkat pertama tetap dimiliki oleh Singapura dengan nilai investasi sebesar 6,5 miliar dolar AS.

BKPM sendiri mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang 2019 mencapai Rp423,1 triliun. Angka tersebut berkontribusi 52,3 persen dari total nilai investasi pada 2019 yang mencapai Rp809,6 triliun.

Rizal mengatakan, kebijakan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sangat inklusif terhadap negara manapun yang berinvestasi di Indonesia. Tidak ada perlakuan secara ekslusif kepada negara manapun.

"BKPM sangat inklusif. Tidak ada prioritas kepada investasi manapun. Siapa cepat dia dapat. Mungkin China lebih agresif dan lebih risk taker," ujarnya.

Saat ini BKPM tengah memperkuat layanan terintegrasi Online Single Submission (OSS) guna menjalankan mandat Inpres No 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada dasarnya Inpres ini mewajibkan sentralisasi dan pelimpahan wewenang perizinan terkait investasi di BKPM.

"Ada 22 Kementerian/Lembaga melimpahkan perizinannya ke BKPM. Kita harapkan sentralisasi ini akan mempermudah bagi investor untuk mengurus berizinan. Jadi, BKPM yang memulai, BKPM juga yang akan mengakhiri. Investor jangan ditawaf lagi ke berbagai kementerian teknis terkait," kata Rizal.