Keluarga saat menunggu kepulangan anaknya usai menjalani observasi terkait virus corona di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara resmi telah memulangkan 238 WNI ke daerah masing-masing karena telah dinyatakan sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Susiwijono memprediksikan dampak Virus Corona baru atau COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia akan mulai terjadi pada Maret 2020.
“Puncaknya Virus Corona itu 20-30 Januari. Jadi kalau satu sampai dua bulan plus itu berarti di pertengahan Maret akan terasa,” katanya di Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
Susi mengatakan hal tersebut berkaitan dengan korban Virus Corona yang terus bertambah yaitu dari 11 ribu orang terinfeksi pada 31 Januari hingga per hari ini mencapai 79.166 orang terinfeksi dan 2.444 orang meninggal dunia.
“Perubahannya sangat cepat dari ekonomi dan politik, jadi kita perlu hati-hati betul menyikapi COVID-19. Perkembangannya eksponensial,” ujar Susiwijono.
Ia menjelaskan Virus Corona berdampak pada ekonomi Indonesia, salah satunya melalui penerimaan negara dari sektor impor yang menurun karena sekitar 74 persen barang modal untuk industri atau impor Indonesia masih berasal dari China.
Meskipun hingga kini Indonesia masih memiliki stok bahan modal untuk industri, kata dia, namun persediaan itu diproyeksikan akan habis dalam waktu satu hingga dua bulan mendatang.
“Impor kita kan 74 persen barang modal bahan baku. Memang kita masih punya stok, tapi biasanya siklusnya satu sampai dua bulan akan kesulitan,” katanya.
Tak hanya itu, dampak wabah Virus Corona juga terjadi melalui penghentian lalu lintas orang, terutama untuk wisatawan China yang telah dilakukan sejak 5 Februari sehingga menghilangkan penerimaan negara dari sektor pariwisata.
Ia melanjutkan penghentian wisatawan China untuk masuk ke Indonesia juga berdampak pada lalu lintas uang yang hilang yakni melalui devisa.
“Masalah utamanya nanti berpengaruh kepada semuanya, lalu lintas barang, orang, dan uang. Kalau lalu lintas orang kita udah stop per 5 Februari sudah enggak ada orang dari China,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Susiwijono mengatakan pemerintah terus memonitor dan memikirkan upaya-upaya dalam menghadapi hal tersebut, seperti melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang sedang didorong realisasinya.
“Global sangat dinamis sekali, makanya RUU Cipta Kerja dan Perpajakan harus kita dorong secepat-cepatnya supaya bisa respon itu. Lalu bagaimana insentif untuk tiket, insentif belanja di depan yang kaitannya dengan bantuan sosial, dana desa, karena ini kan strategi,” katanya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
12 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.