Virus Corona, OJK: Ekonomi Cina Bisa Turun Lebih dari 1 Persen

Selasa, 18 Februari 2020 10:43 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Cina bakal terkontraksi hingga lebih dari 1 persen pada kuartal I tahun 2020. Perlambatan ekonomi ini terimbas oleh wabah Virus Corona yang hingga kini masih meluas dan diproyeksikan menurunkan pertumbuhan ekonomi global hingga 0,5 persen.

Wimboh menjelaskan, meluasnya wabah Virus Corona akan berdampak signifikan bagi negara-negara yang memiliki angka ekspor tinggi. Kekhawatiran dampak meluasnya wabah Virus Corona juga memicu risk-off dan mendorong pelemahan bursa saham dan harga minyak.

“Beruntungnya Indonesia ekspornya tidak terlalu besar sehingga dampak dari Corona outbreak tidak terlalu besar," ucap Wimboh saat memberikan kuliah umum bertajuk Global and Indonesia Economic Outlook 2020 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Wimboh juga menyebutkan pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak terlepas dari fenomena-fenomena yang terjadi. Pasalnya, ekonomi Indonesia tidak bisa terisolir dari kondisi yang lain dan sangat tergantung dengan ekonomi dari negara lain. “Walau Corona belum masuk, tetapi dampaknya kena. Virus Corona menjadi objek yang banyak disalahkan banyak orang," katanya.

Tak hanya itu, Wimboh juga menyinggung pertumbuhan kredit yang tercatat di angka 6,08 persen dan pendapatan domestik bruto (PDB) 5,02 persen di akhir 2019. Anomali yang terjadi sektor keuangan di akhir 2019 tersebut terjadi karena para pelaku bisnis di Indonesia sedang menunggu Omnibus Law sebab insentif yang akan diberikan dalam beleid itu jumlahnya akan besar.

Advertising
Advertising

Omnibus Law yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah menjadi perbincangan dan polemik nasional. Nantinya, melalui jurus baru pemerintah tersebut, pemerintah akan mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK, kata Wimboh, tengah meneliti kenapa pertumbuhan kredit perbankan bisa turun drastis. "Ada beberapa hipotesis. Kami di OJK sedang meneliti betul," ucapnya.

BISNIS

Berita terkait

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

4 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

6 jam lalu

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

1 hari lalu

Bandara AH Nasution Sumut Senilai Rp 434,5 Miliar Rampung Dibangun, Menhub: Bisa Tingkatkan Ekonomi Daerah

Proyek pembangunan bandara AH Nasution ini mulai dibangun pada 2020 dengan anggaran sebesar Rp 434,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

2 hari lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

2 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

2 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

2 hari lalu

LPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen

Pemilu dan beberapa periode libur panjang seperti lebaran berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024.

Baca Selengkapnya

17 Bandara Internasional Dipangkas, Bagaimana Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah?

2 hari lalu

17 Bandara Internasional Dipangkas, Bagaimana Dampaknya ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah?

Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi mengatakan pemangkasan jumlah bandara internasional tidak bepengaruh signifikan ke ekonomi daerah.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya