TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama ingin memperbaiki kinerja perseroan, salah satunya untuk urusan impor. Dia mengaku sudah lama mendengar soal adanya desakan mafia migas agar Pertamina tetap mengimpor solar untuk kebutuhan dalam negeri.

Setelah pemerintah mulai memberlakukan larangan impor solar dan avtur pada Mei 2019, drum-drum solar antre di Singapura untuk masuk ke Indonesia. “Saya bilang, ‘Bu Nicke, enggak usah takut diancam berhenti, shutdown. Besok kita panggil polisi, tangkap yang main-main’,” ujar Basuki, dikutip dari Majalah Tempo Edisi 17 Februari 2020.

Presiden Joko Widodo memang memberi tugas Ahok dan Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, untuk meredam impor minyak dan gas bumi. “Defisit bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya, mereka menyanggupi,” kata Jokowi, Senin, 9 Desember 2019, lalu,

Sehari setelah dia bertemu dengan Jokowi, kabar buruk diterimanya. Listrik kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, Riau, padam pada 10 Desember 2019. Turbin penggerak sistem kelistrikan mati selama tiga hari berturut-turut.

Masalahnya, kejadian itu ternyata bukan yang pertama. Kilang berumur hampir setengah abad itu sering mendadak mati listrik (unplanned shutdown). Basuki pun mencurigai insiden ini bukan tak disengaja. Pasalnya, dia mengaku sudah lama mendengar soal adanya desakan mafia migas agar Pertamina tetap mengimpor solar untuk kebutuhan dalam negeri. Setelah pemerintah mulai memberlakukan larangan impor solar dan avtur pada Mei 2019, drum-drum solar antre di Singapura untuk masuk ke Indonesia.

Belakangan, Ahok mengumumkan adanya perubahan wajah website Pertamina. Situs perusahaan pelat merah itu kini menyediakan data operasional mutakhir yang meliputi pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak, gas alam cair (LPG), hingga status pengapalan.

Perubahan ini disampaikan melalui akun Twitternya, @basuki_btp, Rabu, 12 Februari lalu. Dia berharap masyarakat dapat turut memantau kerja Pertamina dengan keterbukaan informasi tersebut. Selebihnya, kata dia, “Aku cuma bantu Dirut.”

Vice President of Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengatakan publik bisa mengakses informasi tentang jumlah dan sumber impor minyak mentah, kuota bahan bakar minyak subsidi dan penugasan, serta realisasi kuota per kota atau kabupaten.

Tak hanya di hulu, digitalisasi data ini juga sedang disiapkan Pertamina untuk memonitor stok dan transaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum. “Sehingga, ke depan, penyaluran BBM subsidi akan lebih tepat sasaran,” ujar Fajriyah, Jumat, 14 Februari lalu.

Simak lebih lanjut tulisan tentang Misi Jokowi untuk Basuki di Majalah Tempo Edisi 15 Februari 2020.

PUTRI ADITYOWATI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA