Sambangi Kantor Kemenhub, Ketua KPK: Ini Bukan Safari

Kamis, 13 Februari 2020 10:51 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri, bersiap memasak nasi goreng dalam acara silahturahmi Pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. Acara ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi Pimpinan KPK, dengan Dewan Pengawas, Pejabat Struktural dan awak media. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menyambangi kantor Kementerian Perhubungan pada Kamis, 13 Februari 2020. Kedatangannya bermaksud untuk menghadiri acara penandatanganan komitmen guna menciptakan wilayah bebas korupsi.

"Hari ini saya menghadiri kegiatan pencanangan komitmen pembentukan zona integritas yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan. Zona integrasi itu penting karena sasarannya adalah Kemenhub menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dalam melayani," ujar Firli di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, seusai menghadiri acara.

Dalam acara itu, Firli menekankan pentingnya penguatan aparatur pengawas di lingkungan pemerintahan. Sebagai bagian pengawasan, ia meminta inspektur jenderal di masing-masing instansi bekerja optimal dan mengkaji ulang sistem pelayanan serta pengadaan barang dan jasa.

Firli turut meneken komitmen wilayah bebas rasuah bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penandatanganan ini diikuti oleh jajaran eselon I di lingkungan kementerian.

Firli menampik kunjungannya ke Kementerian Perhubungan merupakan bentuk safari. Menurut dia, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pencanangan anti-korupsi di lingkungan pemerintahan.

"Ini bukan safari. Acara ini adalah kegiatan pencanangan komitmen untuk wujudkan wilayah bebas korupsi," tuturnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menghujani kritik kepada Firli terkait safarinya ke pelbagai instansi. ICW menilai Firli cs lebih sibuk safari ketimbang mencari buron kasus suap, yakni Harun Masiku.

Sejak dilantik pada 20 Desember 2019, Firli memang terhitung sudah beberapa kali bertandang ke instansi-instansi, seperti bertemu politikus Senayan. Dia juga menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum hadir di Kementerian Perhubungan.

Ihwal kunjungan Firli, Budi Karya mengatakan kegiatan ini penting untuk mengingatkan instansi terhadap bahaya tindakan rasuah. "Kita tahu korupsi itu merusak, sangat fatal untuk suatu negara.
Saya apresiasi Pak Firli datang ke sini, kita diingatkan tidak lakukan perbuatan yang tidak diinginkan," tuturnya.

Ia berharap Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan good corporate governance atau GCG. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

6 jam lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

11 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

12 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

13 jam lalu

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

14 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

17 jam lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

17 jam lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

17 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

18 jam lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

19 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya