Pemerintah Akan Bahas Klaim Penggantian Pajak Batu Bara
Reporter
Editor
Selasa, 12 Agustus 2008 16:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Energi dan Dirjen Pajak Departemen Keuangan akan menyelesaikan masalah reimbursement (klaim pengembalian pajak pertambahan nilai produk batu bara) 6 produsen batu bara yang kena cekal."Keduanya akan melihat bagaimana melakukan klasifikasi batu bara yang sesuai dengan kontrak. Juga akan bahas mekanisme reimbursement," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini (12/8) kepada wartawan di Jakarta.Selain itu, pemerintah juga akan membahas kembali status batu bara yang awalnya barang kena pajak menjadi tidak kena pajak seperti dalam kontrak dengan 6 produsen tersebut"Kalau soal royalti itu sudah clear, tidak ada dispute. Pengusaha paham, kami juga paham. Ada tagihannya, cara bayarnya berapa, berapa jumlahnya," katanya.Soal pencekalan, Menkeu mengatakan pengusaha yang sudah tidak aktif atau pensiun dari 6 perusahaan itu tidak akan kena cekal. "Itu tidak relevan. Perusahaannya yang relevan," ungkapnya.Ia menambahkan persoalan pajak batu bara sudah jelas. Keinginan pengusaha untuk kembali mengacu pada kontrak awal disetujui oleh pemerintah. "Kalau ada hal-hal selama ini dianggap tidak konsisten atau tidak jelas atau kalau ada perubahan undang-undang pada sisi pajaknya akan kami selesaikan. Sudah ada mekanismenya, kami menemukan caranya. Pak Darmin (Dirjen Pajak) sudah saya instruksikan akan menghitung kembali pajak batu bara itu dari 2000 hingga 2007," tambahnya.Sorta Tobing
Berita terkait
Landmark Kota New York di Film The Architecture of Love, Ada Favorit Nicholas Saputra dan Putri Marino
2 menit lalu
Landmark Kota New York di Film The Architecture of Love, Ada Favorit Nicholas Saputra dan Putri Marino
Bintang The Architecture of Love Putri Marino dan Nicholas Saputra memiliki lokasi favorit mereka sendiri saat syuting di New York.
