TEMPO.CO, Jakarta - Gojek dan Grab menanggapi rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menyesuaikan tarif ojek online dalam dua minggu ke depan.

Senior Manager Corporate Affaris Gojek, Teuku Parvinanda, mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari pemberitaan di media. Menurut Teuku, masih terlalu dini untuk menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut.

"Yang dapat kami pastikan adalah bahwa Gojek senantiasa mendukung dan taat terhadap aturan dan perundangan yang ditetapkan Pemerintah demi kesejahteraan mitra driver yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekosistem," ujarnya melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Senin, 20 Januari 2020..

Adapun Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi guna pembicaraan lebih lanjut.

"Kami masih menunggu koordinasi resmi dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana sebelumnya biasa dilakukan untuk kebijakan pemerintah terkait ojek online," ungkapnya melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Senin, 20 Januari 2020.

Tri memahami ada banyak faktor baru yang dapat mempengaruhi pemerintah terkait aturan penentuan tarif ojek online. Dia percaya pemangku kebijakan bisa melakukan hal yang terbaik bagi semua pihak.

"Kami percaya pemerintah mengerti mengenai berbagai variabel tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terbaik bagi semua aktor yang terlibat di dalam ekosistem bisnis transportasi online ini," ujarnya.

Grab menghormati dan siap menaati setiap aturan pemerintah yang berlaku. "Kami harap kebijakan pemerintah ke depannya dapat tetap memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan baik itu mitra pengemudi maupun pelanggan di Indonesia," tutur Tri.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan dalam waktu dua minggu ke depan akan ada penyesuaian tarif ojek online. "Ya kalau mau adil, ya sekitar satu bulan," katanya usai inspeksi jalur kereta Jakarta-Serang, di Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.

Budi Karya menjelaskan dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan mengajak diskusi dari pihak penyedia aplikasi dan juga dari pihak mitra pengemudi untuk membicarakan penyesuaian tarif tersebut.

EKO WAHYUDI l ANTARA