Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan saat menghadiri open house yang digelar di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Natal, di Jakarta Selatan, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terbang ke Kabupaten Natuna untuk mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna di Selat Lampa, Kepulauan Riau.
"Kunjungan ini menindaklanjuti salah satu perintah Presiden Jokowi kepada Menteri KKP untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2020.
Edhy tiba di Natuna pada Selasa siang. Pada kunjungan ini Edhy didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto. Bersama rombongan, Menteri Edhy meninjau fasiltas SKPT Natuna. Ia juga berdialog dengan para nelayan yang biasa melaut di perairan terdepan Indonesia di perairan Natuna.
Rencananya, Menteri Edhy akan bermalam di Natuna. Dalam kunjungan ini dia juga akan memanfaatkan waktunya untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat, pembudidaya ikan dan para nelayan.
Natuna belakangan menjadi perbincangan hangat masyarakat. Pasalnya, belakangan Cina mengklaim wilayah perairan di sana. Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebelumnya menjelaskan adanya pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di perairan utara Natuna, pada Desember 2019.
Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina, muncul di perbatasan perairan. "Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari Cina waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.
Nursyawal mengatakan pada saat muncul di laut Indonesia, coast guard Cina menjaga beberapa kapal ikan yang sudah masuk di dalam ZEE Indonesia. Saat itu, keberadaan mereka diketahui oleh KM Tanjung Datu 301 milik Bakamla. Saat diusir, Nursyawal mengatakan kapal Cina menolak dengan beralasan mereka berada di wilayah perairan milik sendiri.
"Karena kita melihat dia ada dua kapal coast guard dan ada satu freegat (kapal perang) di jauh sana, jadi kita hanya shadowing saja. Kita kemudian laporan le komando atas," kata Nursyawal.
