Jokowi Minta Harga Gas Turun 3 Bulan, Luhut: Apa yang Tak Mungkin

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 7 Januari 2020 06:37 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis harga gas bisa diturunkan dalam tiga bulan ke depan seperti permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat ini, mahalnya harga gas diduga disebabkan harga yang sudah tinggi di hulu. "Apa yang tidak mungkin," ujar dia di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Luhut mengatakan Presiden sudah meminta agar penurunan harga gas bisa selesai dalam tiga bulan ke depan alias pada Maret 2020. Karena itu ia menantang jajarannya agar perkara harga gas itu kelar pada awal Maret. Namun, ia mengatakan pemerintah tak ingin ada subsidi dikucurkan untuk menurunkan harga itu.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah sedang menguji bagaimana penyelesaian harga gas tersebut. "Sebetulnya dulu sudah kami exercise waktu saya masih menjadi Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi waktu itu berhenti karena harga kontrak hulu sudah macam-macam, enggak jelas."

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin menjelaskan soal tingginya harga gas tersebut susah turun lantaran harga bahan baku di hulu pun sudah cukup tinggi.

"Jadi meski belum sampai ke PGN (Perusahaan Gas Negara), harganya sudah di atas US$ 5 per mmbtu, di kisaran US$ 5-7 per mmbtu," ujar dia. Karena itu, ia mengatakan saat ini perlu dipikirkan bagaimana bisa mendapatkan sumber gas dengan harga yang murah. Sebab, ia berharap tidak perlu ada subsidi pemerintah guna menurunkan harga tersebut.

Jokowi sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Dalam pengantarnya, ia mengeluhkan harga gas yang masih mahal kendati sering dibahas di tingkat pusat.

"Sudah beberapa kali kita berbicara mengenai ini, tetapi sampai detik ini kita belum bisa menyelesaikan mengenai harga gas," katanya. Saking kesalnya, Presiden mengatakan sempat ingin bicara kasar. "Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi enggak jadi," tuturnya.

Dia menjelaskan gas bukan sekadar komoditas melainkan modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional. Alasannya ada tujuh sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas Indonesia.

"Ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi, maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus produk-produk kita gara-gara harga gas yang mahal," ucap dia. Jokowi pun memerintahkan kementerian terkait mencari sumber-sumber yang menyebabkan harga gas di Indonesia mahal.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

31 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

57 menit lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

3 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

11 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

13 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya