TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa persoalan banjir yang terjadi di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

"(Persoalan banjir) ini harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semuanya bekerja sama dalam menangani ini," kata Presiden Jokowi di Joko Widodo di gedung BEI Jakarta, Kamis, 2 Januari 2020. Banjir Jakarta dan daerah sekitarnya menyebabkan setidaknya 16 orang meninggal dan lebih dari 31.000 orang mengungsi.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota segera dibangun. "Sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik, tapi yang paling penting pada saat kejadian seperti yang sekarang ini evakuasi korban banjir," tambah Presiden.

Presiden Jokowi menilai bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus didahulukan. "Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," ujarnya.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis, 2 Januari 2020 menyebutkan 16 orang korban meninggal termasuk delapan orang di DKI Jakarta, satu orang di Kota Bekasi, tiga orang di Kota Depok, satu orang di Kota Bogor, satu orang di Kabupaten Bogor, satu orang di Kota Tangerang, dan satu orang di Tangerang Selatan.

Sementara itu, Perusahaan Listrik Negara, PLN mengatakan mereka memadamkan sementara listrik di 724 wilayah yang terkena banjir. Hujan mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa, 31 Desember 2019 sore hingga Rabu, 1 Januari 2020 siang dengan intensitas besar sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah.

Hingga pukul 08.50 WIB, Kamis, 2 Januari 2020, banjir masih terlihat di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang hingga Bekasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek dan kemungkinan akan terjadi banjir pada Februari-Maret 2020.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penyebab utama terjadinya banjir kali ini karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang dibandingkan curah hujan biasanya yaitu mencapai 377 mm.

Akan tetapi, Basuki menilai dampak curah hujan tersebut bisa ditanggulangi dengan baik apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat melaksanakan programnya dengan cepat yaitu keterlambatan normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.

Lebih lanjut, Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.

Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.

Basuki mengungkapkan bahwa salah satu sumber masalah penyebab banjir se-Jabodetabek terjadi karena pembangunan dua bendungan kering yang masih tertunda. Kedua bendungan itu adalah bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.

Normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) sampai Manggarai merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir Jakarta. Sedangkan dari hulu ke hilir, pemerintah mengadakan pembangunan bendungan kering Ciawi dan Sukamahi.

Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp798,7 miliar.

Pembangunan kedua bendungan itu ditargetkan rampung akhir 2020 mendatang. Padahal, progres konstruksinya masih minim sebab terkendala masalah pembebasan lahan, meski sudah ditangani nyaris 95 persen dari total lahan yang dibutuhkan.