Pencurian Ikan Marak di Natuna, Pengawasan Laut RI Diduga Melemah

Minggu, 29 Desember 2019 16:42 WIB

Foto udara monumen Kapal MV Viking di Pantai Putih Pangandaran, Jawa Barat, Jumat, 23 Agustus 2019. Monumen pemberantasan 'illegal fishing' ini untuk membuktikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas pencurian ikan. ANTARA/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Moh Abdi Suhufan menduga pengawasan laut di Indonesia kembali melemah. Hal ini terlihat dari info pencurian ikan oleh puluhan kapal asing beberapa waktu lalu di perairan Natuna.

Kabar pencurian ikan tersebut viral di Youtube melalui sebuah video yang diunggah Dedek Ardiansyah. Hal ini juga sempat disorot Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti.

“Tidak ada upaya nyata dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) atau AL (Angkatan Laut) untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut,” ujar Abdi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 Desember 2019.

Dengan kembalinya kapal pencuri ikan di perairan Indonesia, kata Abdi, juga mengindikasikan transformasi sistem pengawasan dari Satgas 115 ke Bakamla dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) belum berjalan baik. Dia menduga kemungkinan besar, ketidakhadiran kapal pengawas disebabkan habisnya biaya operasi yang memang sangat terbatas.

Sementara itu, peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin mengatakan bahwa alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tengah melakukan operasi senyap atas aksi tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Advertising
Advertising

“Pencurian ikan terjadi di depan mata, bukan sembunyi-sembunyi seperti penyelundupan narkoba sehingga kehadiran aparat sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan penegakan hukum,” ucapn Arifuddin.

Arifuddin berpendapat bahwa presiden perlu memerintahkan panglima TNI untuk melakukan patroli di perairan Natuna. Dia menilai aktivitas pencurian ikan yang sangat dekat dengan daerah tangkapan nelayan tradisional sudah mengkhawatirkan.

Lebih jauh, menurut Arifuddin, pemerintah harus melindungi nelayan dan menegakkan hukum di laut Indonesia dari pencurian ikan. “Ini juga terkait dengan wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional yang mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritorial."

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji menindak tegas pelaku pencuri ikan di perairan laut Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Janji itu di sampaikan di Sungailiat, Sabtu, 16 November 2019, saat menerima laporan nelayan daerah itu pada acara dialog dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan Sungailiat.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak penegak hukum untuk melakukan tindakan pencurian ikan," ujar Edhy Prabowo.

Hanya saja, menurut Edhy Prabowo, barang bukti dari pelaku pencurian ikan seperti kapal tidak akan dilakukan penenggelaman atau pembakaran. Sebab, kapal tersebut masih dapat dimanfaatkan bagi nelayan setempat. "Tidak semua barang bukti dari pelaku pencurian dimusnahkan, tetapi dapat dimanfaatkan oleh nelayan jika pemanfaatannya dianggap sesuai ketentuan."

BISNIS

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

8 hari lalu

Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia

Baca Selengkapnya

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

12 hari lalu

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.

Baca Selengkapnya

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

14 hari lalu

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.

Baca Selengkapnya

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

38 hari lalu

Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

42 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

43 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

43 hari lalu

Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.

Baca Selengkapnya

Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

43 hari lalu

Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara di Natuna dari Singapura, RI Masih Kuasai FIR Australia dan Timor Leste

Indonesia mengambil alih pengaturan ruang udara di Kepri dan Natuna dari Singapura, namun masih menguasai FIR wilayah Australia dan Timor Leste

Baca Selengkapnya