TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan keberatan atas adanya akun bernama Kemkominfo di situs porno pornhub.com. Pernyataan itu pun telah disampaikan kepada pengelola laman Pornhub.

"Kementerian Kominfo RI juga telah mengirimkan surat elektronik (email) kepada pengelola situs pornhub.com untuk menyampaikan keberatan penggunaan nama kementerian dan logo Kemkominfo pada situs tersebut," ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2019.

Sebelumnya, Kominfo telah membantah kabar adanya akun resmi kementerian di situs penyedia video porno, pornhub.com. "Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tidak pernah membuat akun atau konten apapun pada situs pornhub.com," tutur Ferdinandus.

Ferdinandus mengatakan laman tersebut pun telah diblokir oleh Kominfo sejak 2017 lantaran memuat informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Belakangan, viral di media sosial bahwa Kominfo memiliki akun resmi di situs porno tersebut. Berdasarkan gambar yang beredar, tampak sebuah akun bernama Kementerian Kominfo dengan sebuah gambar profil logo resmi Kementerian Kominfo.

Dalam gambar tersebut, tertera bahwa akun tersebut berlokasi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Di samping itu, dalam keterangan penjelas akun tersebut dituliskan bahwa akun tersebut adalah akun remi Kementerian Kominfo.

Ke depannya, Ferdinandus mengatakan kementeriannya akan terus melakukan upaya dan langkah strategis untuk menjaga jagat maya Indonesia dari konten-konten negatif. Termasuk, melakukan langkah pemblokiran terhadap situs dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi.

"Hingga November 2019, Kementerian Kominfo telah memblokir lebih dari 1.500.000 situs dan akun media sosial yang mengandung konten pornografi," tutur Ferdinandus.

Ia pun mengingatkan warganet bahwa mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar muatan kesusilaan atau pornografi adalah sebuah tindak pidana siber yang diatur dalam UU ITE. Pelaku dapat diancam pidana hingga enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.