TEMPO.CO, Jakarta - Meski dikritik dari berbagai penjuru, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tetap menegaskan rencananya untuk mengkaji kemungkinan ekspor benih lobster.

"Anda pasti tertawa melihat (polemik) lobster. Saya tidak akan mundur karena yang saya perjuangkan adalah keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, alam kita," kata Edhy
saat memberi sambutan dalam pertemuan regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.

Edhy menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mematangkan 29 aturan yang selama ini menjadi polemik, termasuk lobster.

Namun ketika ditanyai lebih lanjut oleh awak media, Edhy enggan berkomentar lebih lanjut. "Sudah, tunggu waktunya," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menentang rencana Edhy membuka keran ekspor benih lobster. Salah satu kritik pedas dilontarkan oleh Menteri Kelautan ran Perikanan terdahulu, Susi Pudjiastuti.

Susi saat menjabat sudah menerbitkan kebijakan larangan ekspor benih lobster. Larangan itu dituangjan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Menanggapi rencana Edhy yang akan mengizinkan ekspor benih, Susi pun angkat bicara melalui Twitter. “Negara lain yang punya bibit tidak mau jual bibitnya. Kecuali kita, karena bodoh,” cuit Susi.

<!--more-->

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga menyayangkan adanya kemungkinan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kembali opsi ekspor benih lobster. "Ekspor benih lobster dulu sudah dilarang. Sekarang mau dibuka. Sudah gila apa ini," ujarnya.

Menurut Faisal, pembukaan kembali keran ekspor bayi lobster akan berpengaruh buruk, baik terhadap iklim dagang maupun lingkungan. Ia memandang kebijakan itu bakal memberi celah mafia untuk bergerilya.

Seumpama diberi keleluasaan untuk mengirimkan benih lobster ke luar negeri, Faisal memperkirakan mafia bakal bermunculan untuk meraup keuntungan besar. Sebab, harga beli benih lobster saat ini telah mencapai 5.000 yen per ekor.

Adapun kemarin Presiden Joko Widodo turut berkomentar terkait polemik wacana ekspor benih lobster ini. Dia menuturkan apapun kebijakan yang diambil yang paling penting adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta lingkungan tidak rusak.

Menurut Jokowi, harus ada nilai tambah dari benih lobster. Dari situ, baru bisa dihitung apakah pemerintah harus mengekspor atau tidak.

Kebijakan yang diambil pun harus memperhatikan keseimbangan. "Bukan hanya bilang jangan, enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga aur-auran. Misal, semua ditangkepin, semuanya diekspor, itu juga enggak benar," kata Jokowi saat meninjau lokasi calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, kemarin.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY