TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bentuk ibu kota negara baru adalah provinsi otonom. Hal ini pemerintah putuskan usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

"Disepakati bentuk pemerintahan adalah provinsi. Otonom provinsi," kata Suharso dalam konferensi pers, Senin, 16 Desember 2019.

Suharso menjelaskan provinsi ini seluas 256 ribu hektare. Dalam provinsi ini terdapat daerah seluas 56 ribu hektare yang tidak masuk dalam pemerintahan daerah otonomi tersebut. "Kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otonomi pemerintahan yang akan diurus oleh city manager," ucap dia.

Pelaksana tugas ketua umum Partai Persatuan Pembangunan ini menjelaskan pemerintah segera membentuk badan otorita untuk mempersiapkan ibu kota baru. Badan ini akan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. "Kewenangannya tentu saja mempersiapkan, membangun, dan proses memindahkan itu," ujarnya.

Menurut Suharso, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan untuk pemindahan ibu kota ini di luar APBN. Salah satu caranya pemerintah bakal membuka pintu bagi investor asing.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta perpindahan ibu kota baru dirancang sebagai transformasi menuju ekonomi cerdas (smart economy). Pemindahan ibu kota ini harus menandai terjadinya perubahan di sejumlah aspek, agar menjadi lebih baik.

"Menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan talenta-talenta nasional kita," kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait Perpindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

Menurut Jokowi, ibu kota baru ini bertujuan untuk menjadi mesin penggerak smart economy. Sebab, rancangan ibu kota baru tidak cukup sekadar berkonsep smart metropolis.

"Tapi akan memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy, yaitu dengan dibangunnya cluster pendidikan, cluster riset dan inovasi," ujar Jokowi.