TEMPO.CO, Jakarta - Darmawan Prasodjo dikabarkan bakal menjadi Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Darmawan tak lain adalah bekas anak buah Menteri Luhut Binsar Panjaitan saat masih di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Menurut saya, Pak Darmo (panggilan Darmawan) itu qualified,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

Nama Darmo sebelumnya juga disebut menjadi Direktur Utama PLN. Tapi akhirnya, pilihan pemerintah jatuh pada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Barulah setelah itu beredar kabar Darmo tetap masuk ke PLN untuk mendampingi Rudiantara.

Luhut tidak bersedia menjelaskan dirinya yang mengusulkan mantan anak buahnya tersebut untuk menjadi Wakil Dirut PLN. “Saya yang ngusulin atau enggak ngusulin, kenapa saya kasih tahu kamu,” kata dia sembari tertawa.

Secara formal, hubungan Luhut dan Darmo terjadi di KSP pada 2015. Saat itu, Luhut menjadi Kepala KSP. Sedangkan Darmo menjadi deputi membantu kerja Luhut. Setelah Luhut bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Darmawan tetap menjadi deputi di KSP sampai hari ini.

<!--more-->

Di penghujung 2015, Luhut dan Darmo sama-sama terseret kasus Papa Minta Saham yang melibatkan politikus Partai Golkar Setya Novanto. Walhasil, Darmo pun sempat diperiksa karena nama dia muncul dalam rekaman kasus tersebut. Rekaman ini heboh karena Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Saat kasus ini terjadi, Luhut sampai dipanggil oleh Majelis Kehormatan Dewan DPR RI. Di sana, Luhut beberapa kali membela Darmo yang ikut terseret. “Darmo seorang profesional, anak buah saya, saya enggak pernah ragukan dia,” kata Luhut pada Sidang MKD, Desember 2015.

Selain di KSP, Darmawan juga masih menjabat sebagai anggota aktif PDIP. Sebelum Darmo, politikus PDIP lain telah lebih dulu masuk ke BUMN sektor energi, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Luhut menyatakan tidak mempersoalkan orang partai seperti Darmo dan Ahok masuk ke PLN dan Pertama, dua BUMN vital di Indonesia. “Kita itu jangan terlalu sendi, kalau qualified, ya biarin aja” kata dia.