Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyiapkan sejumlah opsi skema penyaluran kredit usaha rakyat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di sektor-sektor produktif pada 2020.

"Laporan yang saya terima, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan. Ini harus kita geser, harus kita masukkan ke sektor produktif, terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian," kata Jokowi dalam rapat terbatas pelaksanaan program kredit usaha rakyat tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Jokowi menyampaikan sejumlah opsi di antaranya skema grace period yang khusus menyesuaikan waktu produksinya. "Atau kita tawarkan skema KUR investasi dengan periode yang lebih panjang, sehingga pinjaman KUR bagi pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya," katanya.

Menurut Jokowi, plafon anggaran program KUR untuk 2020 ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun, dengan suku bunga diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen. Semestinya, kata dia, angka sebesar itu bisa memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi rakyat.

"Saya ingin ingatkan plafon KUR yg makin besar jangan sampai tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena penyaluran tidak tepat sasaran, tidak masuk pada sektor-sektor produktif," kata dia.

Selama ini, kata Jokowi, serapan penyaluran KUR masih rendah. Misalnya, di sektor pertanian baru 30 persen, industri pengolahan mikro kecil dan menengah baru 40 persen. Adapun target penyaluran KUR di sektor produksi pada tahun ini minimal 60 persen dari total penyaluran KUR.

Karena itu, Jokowi meminta agar para menteri mencari titik sumbat penyaluran KUR agar bisa tepat sasaran dan dinikmati pelaku UKM.

Total plafon KUR tahun 2019 diketahui sebesar Rp 140 triliun atau sebesar kemampuan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 11,979 triliun. Suku bunga KUR tetap sebesar 7 persen.