TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan petani-petani garam di Indonesia saat ini tengah terseok karena menanggung ongkos kirim barang yang tinggi. Besaran tarif pengiriman garam itu bahkan lima kali lipat lebih besar ketimbang harga penjualannya.

"Penambak garam ini ongkos angkutnya lima kali lipat dari upah yang mereka terima. Ongkos angkut Rp 1.200 per kilogram, sedangkan garamnya Rp 200 per kilogram," ujar Edhy dalam rapat kerja nasional KKP di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

Sedangkan dalam hitungan karung, petani bisa menanggung biaya angkut sampai Rp 12 ribu dengan asumsi muatan 10 kilogram. Dengan keadaan ini, Edhy memandang perlu ada solusi dari pemerintah daerah dan lintas kementerian.

Menurut dia, pemerintah mesti segera membangun infrastruktur yang menghubungkan wilayah tambak garam dan jalan utama untuk memudahkan akses petani. Seumpama infrastruktur telah memadahi, ia yakin petani akan menikmati hasil panen garam yang lebih optimal.

Guna mewujudkan ketersediaan akses ini, Edhy akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias PUPR. Ia juga bakal meminta masukan dari daerah ihwal titik-titik tambak yang mendesak dibuatkan akses.

"Akses itu tidak harus jalan besar, tidak harus aspal yang tebalnya bermili-mili. Tapi setidaknya aspal itu bisa dilalui kendaraan pick up," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang turut hadir dalam rapat itu mengatakan dukungan dari kementeriannya saat ini baru sebatas merevitalisasi tambak dan pembangunan permukiman nelayan.

"Tambak garam di Indramayu, misalnya, sudah direvitalisasi 8.000 ribu hektare," ujarnya. Kementeriannya juga telah menyediakan saluran dan bangunan pengaliran air atau irigasi di sepanjang Indramayu.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA