Kata OJK Soal Dugaan Direktur BTN Terpapar Radikalisme

Minggu, 1 Desember 2019 06:11 WIB

Jajaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN saat mengelar konferensi pers usai mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons ihwal viral Direktur Konsumer dan Komersial PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Hirwandi Gafar disebut diduga terpapar radikalisme. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan perubahan pengurus baik direksi, maupun komisaris merupakan kewenangan pemilik, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"BTN baru selesai RUPS dan hasilnya belum diajukan ke OJK untuk fit and proper," kata Sekar saat dihubungi, Sabtu, 30 November 2019.

Adapun di media sosial Twitter, misalnya, tersebar potongan gambar dari laman Facebook Hirwandi Gafar pada 23 Mei 2017. Dalam statusnya saat itu disebutkan: "Gerakan 7 juta status. Kami percaya Ulama dan mendukung perjuangannya. Jangan dishare tapi di copy, agar tembus 7 jt. VIRALKAN !!! #Gerakan7jutastatus"

Tak hanya itu, di samping potongan gambar itu, terdapat foto Habib Rizieq dengan tulisan, "Kami Percaya Ulama, Habib Rizieq dan Mendukung Perjuangannya."

Potongan gambar status Facebook yang diduga milik Hirwandi Gafar itu disandingkan dengan curriculum vitae-nya sebagai Direktur Consumer and Commercial Lending BTN. CV Hirwandi dengan logo BTN di sebelah kanan atas itu di antaranya berisi informasi tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dan pengalaman kerjanya.

Postingan di Twitter itu kemudian merebak viral sejak Jumat kemarin hingga kini. Salah satu netizen mempertanyakan hal ini ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Ketika dikonfirmasi, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan pihaknya tidak kecolongan dalam menetapkan pimpinan-pimpinan di perusahaan pelat merah. "Kerja kita pasti profesional. Jadi yang kita nilai adalah kemampuan profesionalnya," ucapnya pada Tempo, Sabtu, 30 November 2019.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN selalu mengedepankan ideologi Pancasila sebagai salah satu kriteria seleksi direksi perseroan. "Ideologi pasti ideologi Pancasila," katanya.

Ihwal informasi Hirwandi Gafar mendukung ideologi khilafah, Arya membantahnya. "Sampai hari ini kami menyatakan tidak benar. Sampai nanti kalau memang Hirwandi ternyata memiliki ideologi lain selain Pancasila, kami pasti menindaklanjutinya," tutur Arya.

Ketika ditanya soal viralnya kabar tersebut, Corporate Secretary BTN Achmad Chaerul mengatakan belum tahu. "Saya cek dulu," katanya. Dia juga menduga Hirwandi belum mengetahui viralnya kabar tersebut.

HENDARTYO HANGGI | CAESAR AKBAR

Berita terkait

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

2 hari lalu

LPS Sudah Bayar Dana Nasabah BPRS Saka Dana Mulia yang Ditutup OJK Sebesar Rp 18 Miliar

Kantor BPRS Saka Dana Mulia ditutup untuk umum dan PT BPRS Saka Dana Mulia menghentikan seluruh kegiatan usahanya.

Baca Selengkapnya

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

2 hari lalu

Lima Persen BPR dan BPRS Belum Penuhi Modal Inti Minimum

Sebanyak 1.213 BPR dan BPRS telah memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp 6 miliar. Masih ada lima persen yang belum.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

2 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

4 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

5 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

6 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya