TEMPO.CO, Jakarta - Pengangkatan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero menuai respons masif dari masyarakat. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menilai ada alasan di balik kegaduhan itu.

"Ya, kalau tidak spesial, bukan Ahok namanya," kata Said ketika dihubungi Tempo, Senin petang, 25 November 2019.

Said menyebutkan ada beberapa hal yang membuat penunjukan Ahok sebagai bos BUMN berbeda dengan pengangkatan komisaris utama entitas lainnya. Mula-mula, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pernah tersangkut kasus hukum yang tak biasa, yakni penistaan agama.

Selanjutnya, kata Said, kompetensi Ahok di bidang korporasi patut dipertanyakan. Pasalnya, Ahok dinilai minim pengalaman dalam mengelola korporasi.

Kemudian, Said menilai Ahok bak kutu loncat lantaran gemar gonta-ganti keanggotaan partai. Sedikitnya Ahok pernah bergabung dengan empat partai, yakni Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PDIB), Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PDIP.

Meski begitu, sejumlah kontroversi soal Ahok ini yang kemudian dinilai Said bisa jadi dampak positif. "Bagus juga kontroversial di awal. Siapa tahu akhirnya publik mengawasi betul ke depannya."

Lebih jauh, Said menyebutkan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi Ahok seumpama ingin sukses memimpin Pertamina. Di antaranya, melawan mafia migas untuk proyek-proyek perminyakan yang menjadi menghambat investasi.
Selain itu, dia mesti menjaga tutur kata dan belajar mendengarkan orang lain.

Ahok kini telah menjabat di perusahaan pelat merah. Ia dilantik secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada Senin lalu, 25 November 2019.

MONICHA YUNIARTI SUKU | FAJAR PEBRIANTO