Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala lembaga negara dan kepala daerah agar segera belanja modal. Hal ini ia sampaikan setelah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Jokowi meminta para kepala lembaga negara dan kepala daerah meninggalkan pola pikir lama terkait belanja modal. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi kejadian di akhir tahun masih ada proses lelang yang belum selesai.

"Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan tunggu-tunggu, sudah, ini perintah," kata Jokowi.

Menurut dia, ke depan perekonomian global masih mengalami ketidakpastian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui semua negara di dunia. Sebabnya Jokowi berharap lewat kebijakan fiskal dan belanja modal yang pemerintah lakukan secepatnya ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi sesegera mungkin.

Jokowi meminta pula agar para menteri dan kepala daerah tidak sekadar memastikan realisasi belanja yang habis. Ia ingin para pejabat ini memastikan anggaran yang keluar itu betul-betul masyarakat rasakan manfaatnya.

"Jangan hanya sent yang diurus, tapi delivered. Artinya menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan menarik pajak dari masyarakat penting namun tidak mudah. Sebabnya kementerian dan pemerintah daerah harus fokus dan lebih baik dalam mengelolanya. "Collect more penting tapi spend better harus," ucap Jokowi.

Jokowi berpesan pula agar tiap kementerian, lembaga, dan daerah menghilangkan ego sektoral. Ia ingin ada kerja sama tim di antara kementerian dan daerah dalam rangka membangun Indonesia.

"Saya berikan contoh, kami mau selesaikan Mandalika dan Labuan Bajo. Menteri PUPR kerjakan jalannya. Runway (bandara) diperpanjang oleh Kemenhub. Pemda konsentrasi di pembebasan lahan. Baik kabupaten kota provinsi. Semuanya menuju ke satu titik sehingga semua pekerjaan selesai. Nanti calendar of event, annual event, produk wisata urusannya Kemenpar dan Ekonomi Kreatif dan dinas di daerah," ujar Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan belanja negara untuk tahun 2020 mencapai Rp 2.540,4 triliun. Dari angka itu, Rp 909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian/lembaga. Selain itu, ada Rp 856,9 triliun anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, 74.954 desa, dan 8.221 kelurahan.