TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung anggaran program pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah yang masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.

"Tersebar di mana-mana, tidak fokus, tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi, sehingga hasilnya kurang nendang," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang pemberdayaan UMKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

Jokowi mengatakan, program pemberdayaan UMKM tersebar di kementerian, BUMN, dan swasta. Ia menyebutkan, misalnya PT Permodalan Nasional Madani (persero) memiliki produk Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), di Kementerian Keuangan memiliki program UMi ( Pembiayaan Ultra Mikro).

Program-program yang diadakan kementerian juga diulang oleh BUMN dan swasta. Sehingga, kata Jokowi, target grup UMKM-nya itu-itu saja. Selain itu, Jokowi juga melihat program pemberdayaan UMKM masih rutinitas, monoton, dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan kalangan UMKM.

Misalnya, Jokowi menyebutkan subsidi bunga bagi UKM masih kurang Ke depannya, Jokowi ingin subsidi bunga ditingkatkan dua kali lipat. Namun, pemberian subsidi ini diharapkan menyasar usaha-usaha produksi. "Bukan pada yang masih banyak sekarang ini saya lihat di perdagangan," katanya.

Saat ini suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 7 persen. Kemudian, pemerintah berencana menurunkannya menjadi 6 persen lewat penambahan subsidi bunga.