Mengaku Tak Ada Program Khusus, Edhy Lanjutkan Kebijakan Susi

Sabtu, 9 November 2019 12:32 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan dirinya hanya melanjutkan program kementerian yang telah berjalan saat ini. Dia menilai program yang telah dijalankan Menteri Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti sudah bagus. "Dan semua yang tidak baik akan kita perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki kita ganti dengan aturan lain," ujarnya di kantornya, Jumat, 8 November 2019.

Menurut Edhy, sudah banyak kebijakan bagus yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. "Ada yang kurang, ada yang belum nyambung, tugas saya yang meneruskannya," katanya.

Oleh karena itu, jika ada yang menanyakan programnya apa, Edhy akan menjawab, "Tidak ada." "Program saya hanya melanjutkan program-program sebelumnya, yang bagus kita teruskan, yang kurang bagus kita perbaiki," katanya.

Hal itu dia sampaikan saat mendengarkan keluhan dan saran dari para pelaku perikanan tangkap dan pembudidaya perikanan. Dia mengatakan keluhan yang disampaikan mereka tak lepas dari soal perizinan nelayan yang sulit didapatkan.

Selama 16 hari pertama bertugas, Edhy mengaku terus berusaha menyerap aspirasi-aspirasi yang menjadi masalah. "Setiap pertemuan yang saya undang, tidak sampai 10 jari saja. Yang dipermasalahkan itu-itu saja. Ada yang ngomong ukuran kapal, ada yang ngomong izin kapal. Ada nggak KKP jemput bola," ujarnya.

Advertising
Advertising

Setelah ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Edhy mengaku diberikan dua tugas. Pertama memperbaiki hubungan dengan nelayan. "Jadi, tidak ada lagi istilah Jokowi yes dan no. Pokoknya harus ada komunikasi dua arah, harus ada pemerintah yang hadir di situ," ujar Edhy

Tugas kedua dari Presiden Jokowi, kata Edhy, untuk meningkatkan perikanan budidaya, karena merupakan sumber devisa negara. "Ini 16 hari kerja, dan saya menyadari ini tugas yang tidak mudah," kata dia.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

16 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya