TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal impor cangkul. Menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pengguna pacul atau cangkul produksi lokal. Saat ini, kapasitas nasional untuk menyerap pacul lokal adalah sekitar 500 ribu.

"Nanti kami tingkatkan bagaimana dengan tim TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) bagaimana usernya ditambang," ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Persoalan impor cangkul yang disinggung oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu, menurut dia, adalah urusan teknis. Secara industri, Airlangga mengatakan pacul sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Perkara berikutnya adalah siapa pihak yang bisa menyerap cangkul karya anak bangsa. "Kalau urusan produksi, Barata bisa produksi, selain itu industri kecil seperti di Jawa Barat juga bisam tapi paling penting offtakernya," kata Airlangga.

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan cara untuk menambah penyerapan cangkul lokal adalah memunculkan kesadaran diri masyarakat atau pengguna, baik itu industri atau kementerian dan lembaga, bahwa produk lokal pun sudah siap.

"Jadi saya kira, pengguna produksi dalam negeri yang sekarang kami dorong adalah mengkampanyekan produk-produk dalam negeri agar bisa diprioritaskan dalam belanja, baik belanja modal maupun belanja barang dari APBN atau lembaga atau perusahaan khususnya BUMN-BUMN itu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pengadaan barang dan jasa pemerintah menyasar industri dalam negeri. Ia menyayangkan banyak barang yang diimpor dari luar negeri padahal industri dalam negeri bisa memproduksinya.

Jokowi mencontohkan besarnya angka volume impor untuk pengadaan pacul dan cangkul. "Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor," katanya dalam acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019. "Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya, yang sudah berkembang benar, pacul dan cangkul harus impor?"

Ia lalu meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat desain strategi belanja pengadaan barang dan jasa yang mengembangkan industri dalam negeri. "Tolong didesain, ini baru satu barang (cangkul), barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor," ucap dia.

Menurut Jokowi, barang impor memang harganya lebih murah. Namun hal ini mematikan industri dalam negeri dan berdampak pada tidak adanya penciptaan lapangan kerja baru. Jokowi menginstruksikan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri meski harganya lebih mahal. Ia pun meminta agar pengadaan barang impor dipersulit. Ia beralasan hal ini untuk mengatasi defisit neraca perdagangan Indonesia.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ