TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan Fadjorel Rachman angkat bicara menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan investigasi mengenai adanya laporan desa tak berpenduduk, namun mendapat kucuran dana desa sebesar Rp 1 miliar.

Fadjroel menyatakan Istana tengah mengumpulkan informasi terkait dengan penyaluran dana desa yang ditengarai disalurkan secara tidak tepat sasaran. "Kami di tim juru bicara juga sedang melakukan, mengumpulkan informasi-informasi tentang apa yang berkembang," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Fadjroel menyatakan data tersebut akan diserahkan kepada Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Pihaknya akan mengumpulkan data mengenai apakah situasi itu benar-benar terjadi di lapangan. "Ada yang mengatakan dari 70.400 desa itu ada dana yang tidak sampai atau desa yang tidak ada."

Sebelumnya rencana investigasi Sri Mulyani ini disampaikan setelah ia mendengar kabar ini usai mengikuti rapat perdana kabinet. "Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 4 November 2019.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi Keuangan DPR, Sri Mulyani mengungkapkan adanya laporan terkait desa fiktif tersebut. Dia mengatakan desa tersebut mendapat jatah dana desa namun nyatanya tak berpenduduk.

Desa yang fiktif tersebut bisa muncul diduga sebagai modus supaya bisa mendapat bagian dan memanfaatkan dana desa. Menurut Sri Mulyani, ini bisa muncul sejalan tugas ajek pemerintah yang hanya menyalurkan dana desa ke kepada desa tanpa peninjauan lebih ketat.

Menurut Sri Mulyani, desa fiktif tersebut dilakukan dengan cara mengusulkan pengajuan dana desa, namun desa tersebut baru dibuat belakangan. Karena itu, dirinya akan melakukan inventarisasi desa-desa bersama dengan Menteri Dalam Negeri untuk mencegah hal ini berlanjut.

Presiden Joko Widodo menyatakan mengelola dana desa tidak mudah karena Indonesia memiliki 74.800 desa di 514 kabupaten. Ia menyatakan pemerintah agar mengejar pelaku dana desa siluman tersebut. "Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep," kata Jokowi, Rabu, 6 November 2019.

BISNIS | DIAS PRASONGKO