TEMPO.CO, Jakarta - Mulai tanggal 11 November 2019 akan dimulai proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Untuk tahun ini, pemerintah membuka 152.250 formasi CPNS, yang terbagi untuk 67 kementerian dan lembaga dan 461 pemerintah daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan, 152.250 formasi CPNS itu dibagi masing-masing 37.425 formasi untuk kementerian/lembaga. Adapun sisanya sebanyak 114.861 formasi untuk pemerintah daerah.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan jenis formasi yang dibuka tahun ini terdiri dari formasi umum dan formasi khusus.

"Formasi khusus itu antara lain untuk lulusan cumlaude, diaspora, putra dan putri asal Papua dan Papua Barat, penyandang disabilitas, dan formasi lain yang sifatnya strategis," kata Setiawan di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Secara sektoral, menurut Setiawan, pemerintah juga telah menetapkan jumlah formasi CPNS 2019. Pada bidang pendidikan, formasi yang disiapkan sebanyak 65.397, pada bidang kesehatan sebanyak 34.038 formasi. Sedangkan untuk jabatan fungsional, disiapkan formasi sebanyak 31.912 dan pelaksana teknis dibuka 20.903 formasi

Dari 67 kementerian atau lembaga di tingkat pemerintah pusat itu, sedikitnya terdapat 8 institusi yang membuka formasi CPNS hingga ribuan. Berikut daftarnya:

1. Kementerian Agama (5.815)
2. Kejaksaan Agung RI (5.203)
3. Kementerian Hukum Dan Ham (4.598)
4. Kementerian Kesehatan (2.205)
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi Dikti) (2.196)
6. Sekretariat Mahkamah Agung (2.104)
7. Kementerian Perhubungan (1.244)
8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (1.180)

Sementara 59 kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat lainnya membuka formasi CPNS sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (60 formasi)
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian (67)
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (77)
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (72)
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (98)
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (25)
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak (25)
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (140)
9. Kementerian Pemuda dan Olahraga (11)
10. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (230)
11. Kementerian Dalam Negeri (370)
12. Kementerian Luar Negeri (138)
13. Kementerian Pertahanan (552)
14. Kementerian Keuangan (202)
15. Kementerian Pertanian (520)
16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (187)
17. Kementerian Tenaga Kerja (416)
18. Kementerian Sosial (117)
19. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (705)
20. Kementerian Kelautan dan Perikanan (399)
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika (581)
22. Kementerian Perdagangan (222)
23. Kementerian Perindustrian (359)
24. Kementerian Pariwisata (202)
25. Kementerian Riset dan Teknologi (11)
26. Kementerian Sekretariat Negara/ Sekretariat Kabinet (90)
27. Badan Intelijen Negara (721)
28. Sekretariat Jenderal MPR (21)
29. Sekretariat Jendral DPR (59)
30. Sekretariat Jendral BPK (348)
31. Badan Kepegawaian Negara (180)
32. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (131)
33. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (170)
34. Badan Tenaga Nuklir Nasional (156)
35. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ( 209)
36. Arsip Nasional RI (71)
37. Badan Informasi Geospasial (48)
38. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (282)
39. Badan Koordinasi Penanaman Modal (19)
40. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (300)
41. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (160)
42. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (727)
43. Perpustakaan Nasional (57)
44. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (41)
45. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (277)
46. Lembaga Ketahanan Nasional (42)
47. Kepolisian Negara RI (554)
48. Badan Narkotika Nasional (154)
49. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (716)
50. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (93)
51. Sekretariat Komisi Nasional HAM (15)
52. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (143)
53. Badan Keamanan Laut (171)
54. Badan SAR Nasional (391)
55. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (139)
56. Komisi Ombudsman (91)
57. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (139)
58. Badan Pengawas Pemilu (319)
59. Badan Pembina Ideologi Pancasila (60)

Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Provinsi Jawa Tengah berjumlah 1.409 formasi masih kurang. "Dari kuota yang disediakan masih kurang jauh dari usulan kami yang mencapai puluhan ribu. Kami pun tidak bisa merengek untuk menambah kuota," katanya di Semarang, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dia mengatakan ada tiga formasi CPNS yang paling dibutuhkan di Jawa Tengah, yakni guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. "Untuk tenaga guru, di level sekolah dasar yang paling banyak dibutuhkan," ujar Ganjar.

ANTARA