TEMPO.CO, Jakarta -Ditunjuknya Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota baru, membuat pemerintah harus mengkaji ulang tentang pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, pihaknya telah membicarakan hal tersebut kepada pihak-pihak terkait apakah jalan bebas hambatan tersebut akan diteruskan pembangunannya sampai pusat ibu kota.

"Sekarang ini ada permintaan dari Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) untuk kita review lg mengenai jaringannya, dan harapan kami, kita udah ketemu dengan mereka kita undang, baik dari pemerintah, Bina Marga melakukan review mengenai jaringannya karena ada ibu kota baru dan dari pemrakarsa khususnya Waskita Toll Road juga kita minta mereview lagi," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.

Danang mengungkapkan, belum bisa memutuskan apakah nantinya akan dilanjutkan untuk menghubungkan tol tersebut ke lokasi ibu kota baru. Namun, dari hasil kajian tersebut akan menentukan apakah layak atau tidak tol tersebut disambungkan sampai ibu kota negara yang baru.

"Apakah memang setelah ada resimulasi ibu kota baru kondisinya masih layak atau tidak, kalau masih layak akan kita teruskan parameter-parameter baru. Tapi kalau tidak kita serahkan kembali pada Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) strateginya seperti apa," ucapnya.

Dia berharap, dalam waktu dekat hasil kajian itu dapat terlihat hasilnya, sehingga bisa dapat segera diputuskan untuk tindakan selanjutnya.

"Sekarang kan ada operator tol yang eksisting, Jasa Marga, mereka juga sedang mengkaji bagaimana dampak dari ibu kota baru. Kemudian pemrakarsa Balikpapan-Samarinda juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tunggu dalam waktu yang tidak cukup lama," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Operasi, PT Waskita Toll Road Mokh Sadali mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan pandangannya terkait peninjauan ulang pembangunan tol Balikpapan-Samarinda. Dirinya menyarankan untuk pihak BPJT harus berkonsultasi kepada Badan Perencana Nasional (Bappenas) selaku pemimpin perencanaan pemindahan ibu kota.

"Kalau review sudah menyampaikan terkait IKN kami sudah dipanggil kami udah presentasi terkait jaringannya sudah kami sampaikan, dan sedang dievaluasi dengan BPJT. BPJT perlu koordinasi tim IKN dengan Bappenas juga sebagai leading sector," kata dia pada kesempatan yang sama.

Dia mengungkapkan, ketika membangun salah satu ruas tol jembatan pada tahun 2015, itu belum ada perencaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sehingga menurut Sadali tetap posisi paling ideal adalah yang saat ini terbangun.

"Karena kalau geser akan kena bangunan dan akan ada butuh jaringan tambahan," tambahnya. Sadali menuturkan, untuk menyambung dari tol jembatan sampai titik pusat ibu kota negara itu dibutuhkan pembangunan jalan sekitar 50-60 kilometer lagi.

Sebagai informasi, jalan berbayar ini merupakan jembatan tol pertama di Kalimantan yang dirancang sepanjang 7,35 kilometer. Adapun, kebutuhan investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp 15,35 triliun