TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengetahui proyek lima tahun Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan membangun jalan tol sepanjang 2.500 kilometer yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp 250-375 triliun. Namun, dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang menarik bagi para investor.
"Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik dan mau berinvestasi di proyek pembangunan jalan tol,” kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
Menurutnya, pembiayaan yang dilakukan pemerintah rencananya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan skema tersebut, bisnis jalan tol perlu dibuat lebih menarik. Apalagi investasi ini memerlukan dana besar dan jangka panjang dengan kondisi dana perbankan yang terbatas.
“Integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik swasta berinvestasi. Yang diperlukan itu alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol yang secara risiko lebih kecil sehingga pihak swasta berani berinvestasi,” ucapnya.
Meski begitu Erwin menyambut baik program prioritas Presiden Jokowi pada periode kedua ini. Di antaranya dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berfokus menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
"Dan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur transportasi darat penting untuk menunjang konektivitas dengan beragam manfaat. Diantaranya, pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan dan peningkatan ekonomi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta penghematan biaya dan waktu," tuturnya.
Pemerintah telah membangun di antaranya 3.194 kilometer jalan perbatasan dan 1.387 kilometer jalan tol serta 811,9 kilometer rel kereta api.
