TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat investasi.

"Tolong dilihat di setiap kementerian, aturan yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.

Presiden Jokowi menyebutkan, di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan. "Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, Perpres, Permen, peraturan peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," katanya.

Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena hingga kini masih banyak perda, pergub, dan perbup, yang tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya. "Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," Jokowi menekankan.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Jokowi mengatakan kumpulan aturan penghambat pelayanan masyarakat dan investasi itu akan segera dirapatkan dalam dua minggu setelahnya. "Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja cepat," kata Jokowi.

ANTARA