TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rusli Abdulah angkat bicara soal komposisi menteri Jokowi yang kebanyakan berasal dari partai politik. Ia menyebutkan sedikitnya dua hal yang bakal mengganggu kinerja menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju ke depan.

Hal ini, kata dia, karena sejumlah menteri yang dilantik memiliki latar belakangnya partai politik yang kuat. "Pertama adalah munculnya, ego sektoral yang akan tinggi sekali. Sehingga kementerian, akan jalan sendiri-sendiri. Berbeda misalnya, kalau antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementerian Perindustrian yang satu partai," kata Rusli ketika dihubungi Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tadi pagi sudah melantik menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Dari sejumlah menteri ekonomi yang dilantik, beberapa di antaranya memiliki latar belakang partai yang kuat. Misalnya di Kementerian Perindustrian yang dipegang Agus Gumiwang Kartasasmita (Partai Golkar), Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Partai NasDem) dan Kementerian Perdagangan Agus Suparmanto (Partai Kebangkitan Bangsa).

Dengan susunan ini, Rusli khawatir banyak kepentingan politik yang ikut terbawa. Selain soal ego sektoral yang tinggi, ia juga mengkhawatirkan persoalan koordinasi antar kementerian yang tak baik.

Rusli mencontohkan hal serupa pernah terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Salah satunya terjadi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua kementerian ini nyatanya justru tak sinkron terkait data produksi dan impor beras.

<!--more-->

Akibat tak ada sinkronisasi dan koordinasi yang baik terjadi ketegangan dan perang statement di media antar kedu kementerian. Kemendag ingin mengajukan impor namun tertahan oleh Kementan yang menyatakan bahwa produksi sudah lebih dari cukup.

"Karena itu, tantangan ekonomi makin kompleks, dengan orang partai yang track record-nya belum sesuai ini bisa? Tentu publik bisa menilai, ini ada kepentingan partainya, atau justru mampu meng-adress permasalahan tersebut," kata Rusli.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economica (Core) Piter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi potensi menumpuknya masalah pada 2020. Sebab, susunan menteri ekonomi tersebut dipandang belum mampu menyelesaikan pekerjaan rumah perekonomian.

"Dengan komposisi kabinet saat ini, khususnya di bidang ekonomi, saya tidak cukup optimis dengan perekonomian ke depan. Lupakan mimpi untuk bisa menjadi negara ekonomi terbesar ke-5 pada tahun 2045," kata Piter ketika dihubungi Tempo, Rabu 23 Oktober 2019.

Piter mengatakan susunan tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju, jauh dari harapan dirinya. Sebab, hampir di pos menteri tidak menjanjikan adanya masa depan ekonomi yang terbaik. Karena itu, dirinya tidak mengharapkan adanya terobosan ekonomi dengan komposisi menteri tersebut.