Cerita Luhut, Jadi Menteri Paling Akhir yang Dipanggil Jokowi

Rabu, 23 Oktober 2019 14:04 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan jelang pengumuman resmi menteri Kabinet Jokowi Jilid II, Jakarta, 23 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bercerita bahwa dirinya merupakan menteri yang paling akhir dipanggil ke Istana Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Meski menyatakan sudah mengetahui bakal lanjut menjadi menteri dirinya sempat tak mendapat kabar kepastian dari Istana.

Sebabnya, sampai sekitar pukul 18.00 Selasa 22 Oktober 2019 kemarin Luhut belum juga menerima kabar. Karena tak mendapat kepastian, Luhut bahkan sempat meminta sekretaris pribadinya untuk membereskan barang-barang miliknya yang ada di kantor Kementerian.

"Sebelum saya mau kirim pesan ke sekretaris saya, Pak Menteri Sekretaris Negara Pratikno telepon saya. Pak Luhut besok datang dilantik. Saya bilang, dilantik apa, dia bilang, kan Pak Luhut tetap jadi Menkomaritim," kata kata Luhut di kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2019.

Merespons pernyataan itu, Luhut bertanya kepada Pratikno kenapa dirinya belum juga mendapat pemberitahuan terkait hal itu sampai sekarang. Menurut Luhut, Pratikno yang juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut mengatakan bahwa Luhut tak perlu diberi tahu karena hal itu sudah terpatri.

Adapun Presiden Jokowi baru saja mengelar acara pelantikan menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Acara pelantikan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dengan pelantikan ini, Luhut menjadi salah satu menteri yang melanjutkan jabatan ke periode kedua di bawah Jokowi-Ma'ruf. Selain Luhut ada juga, Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi, Siti Nurbaya Bakar dan Sofyan Djalil yang juga melanjutkan jabatannya.<!--more-->

Menurut Luhut usai menerima telepon dari Pratikno, dirinya ditelepon oleh protokol Istana. Protokol istana, kata Luhut, mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah ditunggu oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Padahal saat itu saya lagi mandi, terus mendapat kabar itu setelah mandi langsung saya ke istana. Saya yang terakhir diterima dari semua menteri," kata Luhut.

Selain itu, dalam sambutan, Luhut juga menyampaikan bahwa Kementerian mendapat tugas penting dari Presiden Jokowi. Salah satunya membantu pembenahan industri hilir seperti petrokimia, kilang milik PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Pertamina, dan juga PLN.

Luhut juga menyampaikan bahwa ke depan Kemenko akan memiliki tugas baru yakni terkait investasi. Karena itu, ke depan tugas Kementerian Koordinator Kemaritiman akan semakin luas. "Jadi saya kira harus lebih kompak," kata Luhut saat memeberikan sambutan.

Luhut melanjutkan, terkait penambahan tugas pada bidang investasi, Kemenko bakal menambah antara 6-7 kedeputian. Salah satunya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berada di bawah koordinasi Kemenko.

Berita terkait

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

37 menit lalu

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

Halalbihalal PBNU juga akan dihadiri duta besar negara sahabat.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

4 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

5 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

5 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

18 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

23 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya