TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita meminta Kabinet Jokowi Jilid II serius membangun jalur logistik untuk mendukung percepatan pendistribusian barang ekspor dan impor. Zaldi mengatakan kinerja logistik dalam lima tahun terakhir masih memiliki banyak catatan.

"Ini yang menjadi pekerjaan rumah paling penting dari pemerintah untuk membangun jalur logistik yang andal dan efisien. Sebab, dalam 5 tahun terakhir belum tercapai,” ujar Zaldi saat dihubungi Tempo pada Senin, 21 Oktober 2019.

Zaldi mengatakan transformasi ekonomi akan tercapai seumpama pemerintah mendukungnya dengan perbaikan kondisi logistik. Adapun saat ini, biaya logistik Indonesia masih bermasalah. Beban logistik Indonesia menyentuh 24 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

Biaya logistik Indonesia yang masih tergolong tinggi berdampak pada logistic performance index atau indeks performa logistik. Berdasarkan pemeringkatan indeks performa logistik skala global, Indonesia masih menempati posisi ke-46. Indonesia kalah lima tingkat dengan Malaysia yang menempati peringkat ke-41.

Indonesia juga kalah jauh dengan Singapura yang telah menempati posisi ketujuh dalam pemeringkatan indeks performa logistik skala global. Sedangkan Cina menempati posisi ke-26, Thailand ke-32, dan Vietnam ke-39.

Zaldi berharap Presiden Jokowi dalam waktu dekat meminta Menteri Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang baru untuk mengimplementasikan perbaikan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan logistik. Ia memandang Presiden pun perlu segera meninjau dan mengevaluasi kebijakan lama.

Misalnya operasional tol laut yang masih karut-marut. "Tol laut idenya sangat bagus, tapi implementasinya sama dengan program kapal perintis zaman Orde Baru. Akhirnya hasilnya juga jauh dari harapan," ujarnya. Menilik pidato pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019, dua hal penting bagi logistik Indonesia menurut Zaldi adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi.