Daya Saing Indonesia Merosot 5 Peringkat, Indef: Karena Mutu SDM

Sabtu, 12 Oktober 2019 13:30 WIB

(Kiri-kanan) Direktur Wilayah I Badan Koordinasi Penanaman Modal Agus Joko Saptono, Peneliti Indef Aryo Dharma Pahla (kemeja hijau) dan Peneliti Indef Zulfikar Rakhmat dalam diskusi publik bertajuk Tantangan Mendorong Pertumbuhan dan Menarik Investasi di Tahun Politik di Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Centre of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda mengatakan ada dua persoalan yang menjadi sebab rangking daya saing Indonesia melorot 5 peringkat dalam laporan World Economics Forum. Pertama, adalah soal kesiapan Sumber Daya Manusia atau SDM.

"Faktor kesiapan SDM yang paling utama dimana kualitas SDM Indonesia masih belum bisa bersaing dengan negara lain," kata Huda ketika dihubungi Tempo, Sabtu 12 Oktober 2019.

Sebelumnya, WEF merilis laporan berjudul Global Competitiveness Report 2019. Laporan itu mencatat bahwa daya saing Indonesia melorot 5 peringkat ke posisi 50 padahal sebelumnya berada di posisi 45. Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau lebih rendah 0,3 poin dibandingkan pada 2018.

Dalam laporan itu, skor terburuk Indonesia dicatat dari sisi innovation capability (kapasitas inovasi) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah terkit ICT adoption (penggunaan teknologi), yang disusul labor market (pasar tenaga bekerja), institutions dan terakhir product market (daya saing produk di pasar).

Huda mencontohkan kesiapan Indonesia dari segi SDM bisa terlihat salah satunya lewat peringkat Programme for International Student Assesment (PISA) yang digagas oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Dari PISA terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju.

Adapun, program yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini bertujuan untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. PISA diperuntukkan bagi siswa berusia 15 tahun guna mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara.

Data terakhir pada 2015 menunjukkan, bahwa skor PISA Indonesia mencapai 403. Sedangkan, OECD memiliki standar rata-rata internasional mencapai skor 500.

Selanjutnya, yang kedua, Huda juga menunjuk penerapan insentif untuk mendorong inovasi juga terlambat. Salah satunya terkait pemberian super deduction tax (pembebasan pajak berganda) bagi program Research and Development (R&D) yang dilakukan oleh perusahaan.

"Penerapan super deduction tax baru akan dimulai pada akhir tahun 2019. Padahal insentif ini penting untuk menstimulus inovasi serta R&D," ujar Huda.

Karena itu, menurut Huda, pemerintah perlu segera melaksakan program membangun Indonesia melalui pendidikan. Baik melalui vokasional maupun program lainnya.

Selain itu, Huda berharap pelaksanaan program super deduction tax harus benar-benar bisa diimplementasikan. Hal ini, demi memberikan stimulus bagi adanya inovasi dan juga R&D yang ada di Indonesia.

Berita terkait

Menaker Sebut Masa Depan Buruh RI tergantung Kompetensi dan Daya Saing

5 hari lalu

Menaker Sebut Masa Depan Buruh RI tergantung Kompetensi dan Daya Saing

Menaker Ida Fauziyah mengatakan masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia sangat ditentukan oleh kompetensi dan daya saing pekerja atau buruh.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

15 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

16 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

16 hari lalu

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

30 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

46 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Lion Air Incar Rp 7 T Dana IPO? Rusdi Kirana: Kekecilan, Mendingan Sendiri

46 hari lalu

Lion Air Incar Rp 7 T Dana IPO? Rusdi Kirana: Kekecilan, Mendingan Sendiri

Pendiri sekaligus pemilik Lion Air Rusdi Kirana menanggapi kabar soal rencana perusahaannya yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO).

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

47 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

47 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

48 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya