Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pada acara Peresmian Tiga Unit Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Selasa, 17 September 2019.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan pesantren dalam berbagai program yang berkaitan dengan sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan hal tersebut sesuai prinsip SDGs yaitu universal, integration, dan no one left behind, sehingga semua masyarakat berhak dan wajib untuk berkontribusi dalam pencapaian 17 tujuan SDGs.
"Pesantren merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan kontribusinya terhadap target pembangunan lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024," katanya dalam acara SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.
Ia menuturkan salah satu peran penting pesantren dalam lima tahun ke depan terhadap SDGs adalah mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi umat.
"Sebagai contoh, pesantren mengajarkan para santri mengenai akhlak dan budi pekerti, membangun karakter bangsa, dan menjadikan generasi penerus yang berbudi luhur dan berakhlak mulia," ujarnya.
Sedangkan dari sisi pengelolaan ekonomi, pesantren dapat berperan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para santrinya dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.
"Selanjutnya, pesantren juga berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah yang dikaitkan dengan kemandirian ekonomi umat," katanya.
Bambang mengatakan akan ada tiga potensi yang terdapat pada pesantren dalam memandirikan ekonomi syariah yaitu adanya jumlah santri yang besar, masyarakat sekitar pesantren, dan zakat serta wakaf umat.
Menurutnya, jika potensi tersebut dimaksimalkan maka akan mewujudkan kemandirian usaha di pondok pesantren sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan para santri dan masyarakat sekitar.
"Pesantren yang mandiri secara ekonomi harus memiliki usaha yang dikelola secara profesional sehingga dapat memenuhi kebutuhan operasional pesantren," ujarnya.
