Jadi Anggota DPR, Tommy Kurniawan: Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Reporter

Antara

Rabu, 2 Oktober 2019 05:21 WIB

Tommy Kurniawan. Tabloidbintang.com

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor yang juga pengusaha dan anggota DPR Tommy Kurniawan memandang pentingnya memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri agar ekonomi kerakyatan semakin tangguh.

“Ekonomi kerakyatan perlu diperkuat, UMKM salah satunya. Itu penting sekali, karena dengan UMKM yang bagus, maka ekonomi rakyat menjadi tangguh,” kata Tommy ditemui menjelang pelantikan pimpinan DPR RI di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.

Untuk itu, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membidik Komisi VI dan Komisi X DPR RI untuk mengemban tugas barunya itu.

Tommy yang menggeluti usaha kuliner menyampaikan akan menyampaikan gagasan-gagasannya untuk mendukung perekonomian bangsa sehingga lebih maju.

Terkait terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia, ia meyakini Puan akan mengemban tugas dengan baik.

“Ya tentunya beliau sudah senior dan suara terbanyak juga. Insya Allah beliau bisa memimpin DPR ini menjadi lebih baik,” ujar Tommy.

Diketahui, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota baru periode 2019-2024 di Gedung Nusantara hari ini.

Pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Selain itu, acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU.

ANTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

2 hari lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

4 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya