Anggota BPK Terpilih Soroti Soal Infrastruktur dan Pendidikan

Jumat, 27 September 2019 13:58 WIB

(dari kiri) Anggota BPK terpilih 2019-2024 Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Harry Azhar Aziz, Daniel Tobing, Aqsanul Qosasih saat mengikuti Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan I Tahun 2019/2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Lima anggota yang akan digantikan antara lain Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, serta almarhum Eddy Mulyadi Soepardi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK periode 2019-2024 yang baru terpilih bersiap menjalankan sejumlah program. Achsanul Qosasi, satu dari lima anggota BPK yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan akan mendalami pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan badan usaha milik negara yang mengerjakan proyek infrastruktur.

Achsanul juga akan mendalami pemeriksaan sektor pendidikan pada awal masa jabatan. “Sesuai dengan konsep Nawacita, kualitas sektor pendidikan harus mulai ditingkatkan, termasuk untuk upaya pemeriksaan dan pemberian rekomendasi pada pemerintah,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Achsanul, politikus Partai Demokrat yang berstatus inkumben di jajaran anggota BPK, terpilih kembali setelah memperoleh 31 suara dalam mekanisme voting yang digelar Komisi XI DPR, Rabu petang lalu. Dia lolos bersama politikus Gerindra, Pius Lustrilanang; politikus Partai Golkar, Harry Azhar Aziz; politikus PDI Perjuangan, Daniel Tobing; dan auditor BPK, Hendra Susanto. Mereka merupakan bagian dari 30 kandidat anggota BPR yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Berbeda dengan Achsanul, Pius Lustrilanang yang saat voting mendapat suara terbanyak (43 suara) tak menjanjikan terobosan. “BPK ini kan lembaga lama yang sudah diatur oleh konstitusi, mekanisme kerjanya sudah jelas,” ujar dia. Menurut Pius, setiap lima tahun BPK membuat strategi sesuai dengan rencana pembangunan yang disusun oleh presiden.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

15 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

16 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

2 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

2 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

2 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

2 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya