OTT Direksi Perum Perindo, Menteri Susi Dukung KPK

Selasa, 24 September 2019 16:49 WIB

Suasana kantor Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo di Muara Baru, Jakarta Utara, yang tampak lowong pada Selasa, 24 September 2019, setelah tiga direksinya diduga terseret dalam Operasi Tangkap Tangan KPK. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menciduk jajaran direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perindo terkait dugaan kuota impor. Susi juga menyoroti pejabat yang semestinya memiliki mental anti-korupsi.

"Mentalitas pejabat, direksi, manajer, harus punya Integritas, jujur," kata Susi dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 24 September 2019.

KPK sebelumnya menggelar operasi senyap terhadap sembilan orang. Tiga di antaranya diduga merupakan jajaran direksi Perindo. Selain Perindo, KPK menangkap pihak perusahaan swasta.

KPK mengamankan mereka di Jakarta dan Bogor. Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti Rp 400 juta. Kasus ini diduga terkait suap impor ikan salmon.

Susi mengatakan Indonesia semestinya tidak mengimpor ikan. Apalagi, menurut Susi, ikan salmon bukan satu-satunya ikan dengan kualitas baik.

"Saya tidak suka impor. Apalagi ikan salmon, ikan jelek," tuturnya.

Susiingin ikan tangkapan nelayan lebih dioptimalkan untuk industri. Ia juga berharap ke depan pemanfaatan ikan tangkapan akan memperbaiki harga di level nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mencatat, laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB perikanan pada triwulan II mencapai 6,35 persen. Angka ini meningkat 29,39 persen dari laju PDB periode yang sama pada 2018 yang hanya 4,83 persen.

<!--more-->

Kontribusi PDB nasional perikanan atas dasar harga berlaku per triwulan pada 2014-2018 juga rata-rata tercatat mengalami kenaikan. Kontribusi PDB perikanan menunjukkan peningkatan dari rata-rata 2,32 persen per 2014 menjadi rata-rata 2,6 persen pada 2019.

Sementara itu, produksi perikanan juga tercatat naik dari 2014 hingga 2018. Berdasarkan data, produksi perikanan tangkap dan budidaya ikan pada 2014 hanya 20,4 juta ton. Sedangkan pada 2015 naik menjadi 22,1 juta ton.

Lalu berturut-turut pada 2016 naik menjadi 22,68 juta ton; 2017 menjadi 22,69 juta ton; dan pada 2018 menjadi 24,3 juta ton. Adapun pada 2019, hingga Agustus, KKP mencatat produksi perikanan sudah mencapai 11,9 juta ton.

Voume ekspor pada 2017 hingga 2018 menunjukkan kinerja positif. Volume ekspor naik 4,45 persen dari 1,07 juta ton menjadi 1,12 juta ton. Sedangkan nilai ekspornya terkerek 7,44 persen dari US$ 4,5 juta menjadi US$ 4,8 juta.

Volume impor pada 2018 turun dari 312 ribu ton pada 2017 menjadi 299 ribu ton pada 2019. Smeentara itu, nilai impor perikanan naik dari US$ 434 ribu menjadi US$ 452 ribu.

Dari sisi impor untuk industri, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prananto mengatakan impor ikan sepanjang 2018 mencapai US$ 338,04 juta. “Nilai itu setara dengan Rp 4,7 triliun dengan kurs RP 14.055,” ujarnya saat dihubungi Tempo.



Berita terkait

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

37 menit lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

3 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya