TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah Jawa Barat terus berupaya menciptakan kenyamanan dan kemudahan investasi di wilayahnya. Salah satunya, dengan memberi diskon alias memangkas besaran pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di wilayah Jawa Barat.

Syaratnya, menurut Ridwan Kamil, perusahaan tersebut dianjurkan memiliki sarana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Barat. Misalnya membangun sarana pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/K), tempat ibadah, sarana kesehatan, tempat tinggal untuk pegawai, atau sarana pelatihan kerja untuk warga setempat.

"Maka barang siapa (perusahaan) yang menyediakan sarana pendidikan, pelatihan kerja, hingga sarana kesehatan, akan mendapat keringanan pajak," kata Ridwan Kamil saat menghadiri West Java Outlook Seminar bersama para investor Jepang di Menara Astra, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/19) malam lewat rilis Humas Jawa Barat.

Ridwan Kamil menambahkan, potongan pajak akan semakin besar bagi perusahaan yang menyediakan layanan Research and Development (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan, yang memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

"Kenapa penting? Untuk menekan angka pengangguran. Sebab setelah dibedah, banyak yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat, ternyata bukan orang Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.

"Maka saya minta perusahaan mempekerjakan dulu warga sekitar. Kalau skill (warga) belum mumpuni, sediakan pendidikan dan pelatihan. Sebagai gantinya kami beri potongan pajak," ujarnya.

Soal peluang investasi di Jabar, Emil menjamin pihaknya akan membuka pintu selebar-lebarnya, terutama untuk industri manufaktur dan industri yang berkaitan dengan teknologi 4.0. Selain itu, Pemerintah Jawa Barat terus berupaya mendorong laju ekonomi inklusif. Pola ekonomi kerakyatan tersebut diupayakan sesuai visi Jabar Juara Lahir dan Batin lewat sejumlah program, di antaranya One Village One Company (OVOC) dan One Pesantren One Product (OPOP).

Ridwan Kamil mengatakan, perusahaan pun bisa turut berpartisipasi pada program-program Pemdaprov Jabar. Misalnya melalui OVOC, perusahaan bisa memesan suatu produk yang akan dikerjakan oleh satu desa di Jabar.

Selain memberdayakan masyarakat, Ridwan Kamil berujar bahwa partisipasi tersebut bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jabar sehingga menekan perpindahan warga desa ke kota.

"Misalnya pabrik mobil, membutuhkan lap mobil. Nanti kita gerakan sebuah desa di Jabar untuk memproduksi lap mobil, jadi perusahaan untung, rakyat pun turut diberdayakan," tutur Ridwan Kamil.

"Ketimpangan desa-kota, kita siasati dengan strategi ekonomi. Sebab kalau rakyat susah, ia akan mudah marah. Kalau marah, ia akan benci, kalau sudah ada kebencian, itulah benih-benih radikalisme," ujarnya.

Pada West Java Outlook Seminar ini, Ridwan Kamil menyoroti penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Menurut dia, selama ini CSR tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak terdistribusikan kepada masyarakat secara tepat.

Ridwan Kamil berusaha merangkul perusahaan untuk menyamakan persepsi pembangunan melalui forum Governor Club, termasuk bertujuan agar pimpinan perusahaan bisa menggulirkan CSR kepada sasaran yang tepat.

"Pemerintah daerah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus digarap, maka ayo, perusahaan bergabung bersama kami agar CSR tepat sasaran," katanya.

Dengan bergabung di Governor Club, Ridwan Kamil mengatakan bahwa perusahaan akan memiliki keuntungan berupa akses langsung kepada gubernur. Hal itu akan memudahkan koordinasi dalam segala hal, termasuk soal bisnis itu sendiri.

"Syaratnya (akses langsung), bergabung bersama kami. Karena kami tahu urgensi yang dibutuhkan masyarakat ini baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya," ujar Ridwan Kamil.