TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun istana kepresidenan di Papua, mencerminkan visi revolusi mental dan poros maritim.

"Papua sangat penting sekali ada kehadiran fisik. Jadi dengan dibukanya istana di Papua, itu kehadiran simbolik yang baik dan bagus sekali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, usulan membangun istana presiden itu sudah dilontarkannya sejak lama, bahkan dirinya lebih setuju apabila ibu kota dipindahkan ke Papua.

Fahri menilai Indonesia harus memulai tradisi Asia-Pasifik, maritim itu basisnya Pasifik dan salah satu wilayah paling besar di Pasifik itu adalah Papua.

"Artinya pulau paling besar di Pasifik ini Papua selain Australia," ujarnya.

Dia menilai selain mendirikan istana kepresidenan di Papua, pemerintah harus menghidupkan kembali bandara di Biak dan melakukan pemekaran di wilayah Papua.

Fahri mengatakan, wilayah Papua terlalu besar sehingga perlu dilakukan pemekaran agar pengelolaan masyarakat lebih intensif sehingga paling tidak ada enam provinsi dan beberapa kabupaten/kota dihidupkan kembali.

"Kita jangan bicara jumlah penduduk ya, tapi kita bicara jumlah dan luas teritorinya. Kita sebagai bangsa wajib menjadikan pulau itu yang makmur dan pulau yang sejahtera," katanya.

Presiden Jokowi menyatakan keinginannya untuk membangun istana negara di Jayapura, Papua tahun 2020. Hal itu diungkapkannya ketika bertemu dengan para masyarakat Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu.

Menanggapi rencana Presiden tersebut, Deputi Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Rudy Prawiradinata mengatakan, pihaknya masih akan mendalami rencana tersebut.

"Belum spesifik, tapi tentunya sudah ada (rencananya) di dalam pembangunan jangka panjang," ujar Rudy di Hotel Borobudur, Selasa, 10 September 2019.

Presiden Jokowi menjawab permintaan dari para tokoh Papua yang disampaikan langsung padanya saat bertemu. "Mulai tahun depan istana ini akan dibangun," kata mantan Gubernur DKI di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini yang sama.