Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat jumpa pers mengenai tumpahan minyak Pertamina di Karawang, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019. Susi meminta Pertamina terus memaksimalkan penanganan, termasuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan laut atas tumpahan minyak. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berjanji membantu Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kinerja sektor kelautan pada tahun depan.
“Saya akan endorse Maluku ke Kementerian Keuangan agar kementerian itu memberikan tambahan anggaran," ujar Susi di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin petang, 9 September 2019.
Susi pun mengungkapkan wilayah Maluku sangat luas dan lautnya banyak menyumbang ikan. Maluku banyak berkontribusi menyumbang produk domestik bruto (PDB) dari sektor perikanan. PDB perikanan secara nasional terus tumbuh.
Pada triwulan II 2019, misalnya, PDB perikanan tumbuh 6,25 persen atau lebih tinggi 29,39 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4,83 persen.
Menurut nilainya PDB pada triwulan II 2019 naik menjadi Rp 62,24 triliun. PDB itu lebih besar ketimbang tahun sebelumnya yang hanya Rp 58,58 triliun.
Janji Susi menaikkan anggaran didahului protes Gubernur Maluku Murad Ismail. Dia "menabuh genderang perang" kepada Susi lantaran moratorium laut.
Ismail menilai moratorium laut Maluku merugikan masyarakat setempat.
"Saya minta dukungan semua komponen bangsa di Maluku untuk moratorium Laut Maluku karena yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ternyata merugikan Maluku," katanya.
