Tempo.Co, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai mengadakan rapat-rapat terbatas untuk memeriksa setiap perizinan untuk keperluan investasi yang berlebihan di tingkat kementerian. Upaya itu dilakukan setelah Jokowi menerima laporan dari Bank Dunia soal 33 perusahaan Cina yang merelokasi pabrik mereka tidak ke Indonesia, tapi ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

“Presiden sudah memulainya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai melakukan pertemuan dengan Country Director Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chavez di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 9 September 2019.

Menurut Luhut, setiap perizinan dan rekomendasi yang dianggap berlebihan atau tidak perlu, akan dipotong. “Banyak (yang akan dipotong), misalnya rekomendasi impor sugar lah, impor inilah, buat apa rekomendasi, kalau perlu impor ya impor” kata Luhut. Tapi, Luhut tidak merinci asalan rekomendasi impor gula ikut menjadi objek yang bakal dipangkas.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan pernyataan serupa. "Pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu yang pendek ini, 1—2 bulan ini, memangkas, betul-betul memangkas, lagi berbagai perizinan," kata Darmin pada 4 September 2019.

Darmin mengatakan pemerintah akan mempertahankan izin investasi yang penting, namun akan menghilangkan izin investasi yang tidak penting. Salah satu contoh yang disebutkan Darmin adalah tidak perlunya rekomendasi atau izin untuk impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi.

Pemangkasan berbagai perizinan dan rekomendasi ini tak lepas dari pertemuan antara Rodrigo dan Jokowi pada 2 September 2019. Rodrigo mengingatkan Jokowi soal resesi ekonomi global dan pentingnya memperbaiki iklim investasi demi mengantisipasi ancaman tersebut. Jokowi langsung bergerak dan meminta perizinan-perizinan itu segera dipangkas.

Setelah bertemu Luhut, Rodrigo menyampaikan ada persoalan mendasar di Indonesia yang membuat 33 perusahaan Cina tersebut memilih negara lain. Salah satunya yaitu karena Indonesia tidak masuk dalam rantai perdagangan global. Sehingga, investasi yang masuk minim ataupun tidak memiliki nilai tambah. “Jadi, sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah ini agar lebih banyak tenaga kerja yang bisa diserap,” kata dia.