Pagu Anggaran Kemenko Maritim 2020 Rp 350 M Disetujui DPR
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 9 September 2019 14:52 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam RAPBN 2020 Rp 350 miliar. Angka tersebut naik Rp 79 miliar dari pagu indikatif nota keuangan RAPBN 2020 sebelumnya yang hanya sebesar Rp 271,54 miliar.
“Badan anggaran menyetujui usulan pagu anggaran Kemenko Maritim untuk RAPBN 2020. Dengan ini rapat ditutup,” tutur Ketua Badan Anggaran Kahar Muzakir dalam rapat badan anggaran di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut mengatakan tambahan anggaran itu akan dipakai untuk sejumlah program yang mendukung manajemen serta pelaksanaan teknis kementerian. Selain itu, anggaran bakal dimaksimalkan untuk mendukung rencana kerja pemerintah atau RKP 2020.
Dari alokasi Rp 79 miliar, Kementerian bakal mengalokasikan duit untuk 14 program kerja. Di antaranya untuk koordinasi keamanan dan ketahanan maritim sebesar Rp 11,5 miliar; delimitasi batas maritim Rp 8 miliar; Sekretariat GMF-BRI sebesar Rp 10 miliar; kendaraan bermotor listrik Rp 1,5 miliar.
Kemudian untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri Rp 1 miliar; pengendalian status dan kualitas Geopark Nasional Rp 4 miliar, program pengendalian pelaksanaan RAM sampah di laut Rp 4,5 miliar. Selanjutnya untuk dukungan operasional Sekretariat Pengarah Citarum sebesar Rp 4 miliar; annual maintenance ArcGIS Dekstop Santandard License sebesar Rp 300 juta; dan kebijakan kesehatan laut Indonesia sebesar Rp 2 miliar.
Luhut mengatakan kementeriannya telah menghitung tambahan anggaran berdasarkan kebutuhan pada realisasi program 2019. "
Menko Maritim kan banyak berkaitan dengan luar negeri. Lalu membawahi bidang koordinasi untuk sumber alam dan jasa juga,” ujar Luhut.
Dalam APBN 2019, kementerian yang saat ini dipimpin Luhut ini menerima alokasi dana sebesar Rp 257 miliar. Hingga Agustus 2019. Hingga Agustus 2019, realiasi penyerapan baru mencapai 60,52 persen.
Anggota DPR dari Fraki Partai Kebangkitan Bangsa, Siti Nasrifah, meminta Luhut mengoptimalkan kinerja kementeriannya. “Saya harap Kemenko Maritim dapat menggunakan anggaran dengan maksimal,” ujarnya.
