TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan siap menggelar evaluasi tarif ojek online sepekan mendatang setelah berlaku efektif mulai Senin, 2 September 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menuturkan aturan tarif dari Kemenhub yaitu Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.438/2019 berlaku secara nasional setelah disepakati dua perusahaan aplikasi transportasi Grab dan Gojek.

Untuk Gojek Indonesia, tarif ojek online berlaku di 221 kota attau kabupaten, sementara bagi Grab Indonesia tarif berlaku di 224 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

"Survei saya lakukan sepekan nanti saya akan ambil sampel zona I, II, dan III. Saya masih dengar di luar Jawa menyangkut masalah tarif perlu diperbaiki," ujarnya, Senin, 2 September 2019.

Dia mengatakan di luar Pulau Jawa masih ada perubahan skema bisnis proses dari aplikator terkait insentif, sehingga secara umum bukan menyangkut masalah tarifnya tapi perubahan skema Insentif aplikator ke pengemudi.

Adapun, survei tersebut guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan penghasilan pengemudi serta efektivitas ekosistem dari ojol tersebut.

"Saya siapkan kuesioner ke beberapa daerah yang jadi contoh untuk kita lakukan penelitian, saya minta satu minggu harus ada evaluasi apakah ini sudah berjalan baik apa ada perubahan," tambahnya.

Hasil survei tersebut, katanya, tidak akan serta merta membuat perubahan signifikan terhadap aturan tarif ojek online apalagi sampai mengubah jumlah zona pemberlakukan tarif.

"Kalau masyarakat merasa mahal apakah diturunkan lagi saya rasa bisa saja tergantung survei kita, tapi naiknya pun tidak terlalu besar," ujarnya.

Tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No.348/2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Besaran biaya jasa terdiri atas tiga zonasi yakni zona I Sumatra, Jawa dan Bali, zona II Jabodetabek serta zona III Kalimantan, NTB, dan wilayah timur.

Tarif batas bawah untuk zona I yakni Rp 1.850 per km, sementara batas atasnya Rp 2.400 per km, sedangkan biaya jasa minimal atau dalam 4 km pertama yakni Rp 7.000-Rp 10.000.

Untuk zona II Jabodetabek batas bawah Rp 2.000 per km dan batas atas Rp 2.500 per km, sementara biaya jasa minimal dalam 4 km pertama antara Rp 8.000--Rp 10.000.

Untuk zona III, tarif batas bawah yakni Rp 2.100 per km dan batas atasnya Rp 2.600 per km. Sementara biaya jasa minimal dalam 4 km pertama kisaran Rp 7.000-Rp.10.000.

Biaya jasa merupakan angka yang diterima oleh pengemudi di luar potongan dari aplikator yang maksimalnya sebanyak 20 persen. Artinya, biaya jasa atau tarif ojek online yang dibebankan kepada pengguna jasa menjadi lebih tinggi.