TEMPO.CO, Jakarta – Gedung kementerian dan lembaga negara di Jakarta bakal dikerjasamakan dengan swasta seumpama pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur terealisasi. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan skema penawaran dilakukan melalui sistem lelang.
“Gedung pemerintahan (di Jakarta) sistemnya dikelola melalui kerja sama aset. Kami akan lakukan proses bidding atau lelang terbuka,” ujar Bambang di kantornya, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2019.
Pendapatan dari hasil kerja sama pemerintah dengan swasta yang nantinya mengelola aset gedung kementerian di Jakarta bakal menyokong kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Bambang mengatakan, kerja sama tersebut akan berkontribusi menambah pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.
“PNBP itu yang akan dipakai untuk membangun gedung pemerintahan (di Kalimantan Timur),” ujarnya.
Saat ini, Bambang mengatakan belum ada swasta yang terang-terangan tertarik mengelola aset tersebut. Namun, ia yakin bakal banyak pihak melirik lantaran Jakarta merupakan lokasi yang strategis. Apalagi, dalam desain bangun yang direncanakan, Jakarta bakal menjadi pusat bisnis dan kota penggerak ekonomi.
Kerja sama negara dan swasta dalam hal pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Sewa Milik Negara. Adapun petunjuk teknis tata cara pelaksanaan sewa dan format dokumen pelaksanaan sewa diatur secara mendetail oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
