TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur angkutan massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di ibu kota baru Indonesia. Langkah itu dilakukan menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Di ibu kota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari keterangan tertulis di laman Sekretaris Kabinet, setkab.go.id, Kamis, 29 Agustus 2019.

Budi menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibu kota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi. Ia mengatakan Kemenhub konsisten mendorong transportasi berbasis kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

"Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi," kata dia.

Menurut Budi, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya angkutan massal seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). “Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” tutur dia.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Budi mengatakan pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.

CAESAR AKBAR