TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu momentum untuk menertibkan pertambangan. Ia mengakui, saat ini banyak konsesi tambang yang menabrak kawasan lindung.

"Sekalian penertiban. Di sana, (perusahaan tambang) harus menambang dengan aturan yang bagus. Masalah lingkungan harus jadi perhatian," ujar Luhut kala ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2019.

Luhut menyebut, di bakal ibu kota, pemerintah akan memperketat pemantauan terkait tambang liar. Selain mengatur konsesi tambang, mantan Kepala Staf Presiden RI ini memastikan pemerintah bakal menertibkan perkebunan kelapa sawit.

Mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Dunia, perusahaan-perusahaan sawit yang membuka lahan untuk perkebunan mesti memenuhi sejumlah kriteria yang berlaku. Luhut tak menjelaskan detail ketentuan tersebut. Namun, ia mengklaim sebagian besar perusahaan saat ini tak patuh terhadap kriteria.

Bahkan, Luhut mengatakan kedua aktivitas bisnis yang saat ini mengepung Kalimantan Timur tersebut adalah kesalahan masa lampau. "Ini dosa kita yang lalu," tuturnya.

Luhut berharap, penertiban wilayah tambang dan perkebunan kelapa sawit yang sejalan dengan pemindahan ibu kota bakal mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Ekonomi kan selalu paling rendah. Kalau komoditas turun, ya terpapar," tuturnya.

Keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur menuai kritik sejumlah pegiat lingkungan. Dikhawatirkan, pemindahan ini malah akan menambah beban lingkungan.

Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mencatat saat ini ada 1.190 konsesi tambang yang telah dikeluarkan di Kalimantan Timur. Jatam cemas adanya pemindahan bakal menguntungkan pemilik konsesi tambang dan lahan dengan skala besar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.