TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada tiga pembagian dalam pembangunan ibu kota baru, yang terletak di Kalimantan Timur. Yang pertama, adalah desain kawasan, setelah kawasan telah resmi ditetapkan.

"Akan kami desain, di mana letakkan tata bangunan dan lingkungan. Itu diselesaikan 2019 sampai 2020," kata Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.

Dalam desain kawasan itu termasuk di antaranya adalah prasarana mendasar, seperti jalan raya, saluran air, hingga bendungan dan pintu air intake. Basuki mengatakan saat ini pihaknya sudah mengantongi lokasi bendungan dan intake yang akan menjadi supply untuk ibu kota baru.

Persiapan prasarana dasar, jalan, air, hingga drainase ini diprediksi akan dimulai pada pertengahan 2020. "Ini yang disampaikan anggaran sekitar 19 persen dari APBN. Untuk APBN, biaya prasarana dasar," kata Basuki.

Untuk bangunan pemerintahan, Basuki mengatakan di ibu kota baru nanti, gedung akan menggunakan desain dan arsitektural yang mendukung untuk masa depan. PUPR memprogramkan pada pertengahan tahun depan, sudah mulai desain and build.

"Konstruksi kira-kira makan waktu 3-4 tahun untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung," kata dia.

Setelah prasarana mendasar dan gedung-gedung itu rampung, Basuki memprediksi pada 2023-2024, akan dimulai pergerakan ke sana. Jokowi menargetkan pada 2023 sudah akan dimulai ada kantor Kementerian yang dipindah ke sana.

Jokowi telah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi baru ibu kota negara. Pemindahan ini didasarkan pada argumen bahwa dibutuhkan pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat ekonomi.